TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Ali Bazaid, mengatakan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kandou Malalayang, Manado, Sulawesi Utara harus bertanggung jawab terhadap kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani. Menurut Ali, rumah sakit seharusnya melarang Dewa Ayu berpraktek karena tidak memiliki surat izin praktek (SIP).

"Yang saya tahu dia (Dokter Ayu) tidak memiliki SIP. Kalau tidak izin, rumah sakit tidak boleh membiarkan dokternya praktek sebelum ada SIP," katanya kepada Tempo, Selasa 10 Desember 2013. Ia menilai dokter yang melakukan operasi bedah tanpa surat izin tergolong tindak pidana. "Betul," katanya.

Dewa Ayu divonis bersalah oleh Mahkamah Agung karena menyebabkan pasien ibu melahirkan, Julia Fransiska Makatey, meninggal di ruang operasi pada 10 April 2010. Dua dokter asisten Dewa Ayu juga diputus bersalah. Vonis ini memicu solidaritas dokter. Mereka berdemonstrasi memprotes vonis Mahkamah.

Ali Bazaid membantah putusan Majelis telat. Ia beralasan, kasus Dewa Ayu tidak ada yang membawa ke institusinya. "Kami tidak bisa jemput bola, undang-undang mengatakan begitu," ujarnya. Ia mengklaim MKDKI paling berwenang menyelesaikan kasus Dewa Ayu ketimbang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sebelumnya MKEK menilai Dewa Ayu tidak bersalah.

"Yang berhak menilai salah atau tidak dokter itu MKDKI. MKEK itu masalah etik bukan disiplin," ujarnya.
Alasannya MKDKI lebih kuat secara hukum karena dibentuk negara. Adapun MKEK di bawah organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "MKDKI bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya. Kendati demikian Ali tidak menilai solidaritas dokter kepada Dewa Ayu tidak tepat. "Kami ada sumpah profesi: perlakukanlah teman seprofesi juga keluarga dokter sebagai saudara kandung," katanyaSumberrr






Nih tentang MKDKI, ketuanya aja spOG, yg tentu kompeten dlm menilai kasus ini :
Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran, dibentuklah MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI)

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk :
1. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
2. Menetapkan sanksi disiplin.

MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen

Tujuan penegakan disiplin adalah :
1. Memberikan perlindungan kepada pasien.
2. Menjaga mutu dokter / dokter gigi.
3. Menjaga kehormatan profesi kedokteran / kedokteran gigi.

Anggota MKDKI terdiri dari dokter, dokter gigi, dan sarjana hukum

Susunan anggota MKDKI periode 2011 - 2016 :
1. Prof. dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG(K) (Ketua MKDKI)
2. Dr. Sabir Alwy, SH, MH (Wakil Ketua MKDKI)
3. Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros, PhD (Sekretaris MKDKI)
4. Akhiar Salmi, SH, MH
5. Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MHKes
6. Rullyanto Wirahardja, dr, MPH, DFM, SH, MHKes
7. Edi Sumarwanto, drg, MM, MHKes
8. Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM
9. Dr. Grita Sudjana, drg, MHA
10. Prof. Umar Fahmi Achmadi, MD, MPH, PHD
Sumber















para cyberteam dokter mewek yuk tunjukan ngeles lepel "Dewa" dimari,
kita tunggu hasil PK mereka, semoga ada Surprise buat cyberteam dokter mewek