Saat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman mengumumkan polisi wanita (polwan) tak lagi dilarang memakai jilbab, sontak Sri Retno Indarti memutuskan untuk mulai berkerudung.

“[Saya memakai jilbab] langsung setelah pengumuman,” ujar polisi lalu-lintas berusia 45 tahun itu.

Sebagai seorang muslimah, Sri meyakini rambut perempuan adalah bagian pribadi yang harus ditutupi. “Saya lebih nyaman bekerja ketika memakai jilbab,” ujarnya.

Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Kurang dari sepekan setelah pengumuman bergulir, pihak kepolisian menunda keputusan sang jenderal hingga regulasi baru mengenai seragam petugas ditetapkan.

Kebingungan seperti ini memperuncing perdebatan yang sama yang terjadi juga di sejumlah negara mengenai apakah kerudung diperbolehkan saat bertugas. Singapura, yang menerapkan larangan serupa pun memperdebatkan isu itu. Di Edmonton, Kanada, sejak awal Desember tahun ini para Polwan bebas memakai jilbab ketika bertugas.

Seperti di Indonesia, silang-pendapat mengenai Polwan berjilbab di sejumlah negara telah memicu terbelahnya pandangan masyarakat. Sekitar 90% dari 240 juta penduduk Indonesia beragama Islam, dengan pemerintahan yang sifatnya sekuler. Provinsi Aceh adalah kekecualian. Pemerintah daerah itu berdasar atas Syariat Islam dan memberi keleluasaan bagi para Polwan untuk memakai jilbab.

Perempuan seperti Sri memandang jilbab sebagai bagian dari haknya menjalankan laku beragama. Namun, pihak lain khawatir kebijakan itu akan dipandang berat sebelah.

“Kalau satu simbol [keagamaan] diizinkan [pada seragam], bagaimana jika yang lainnya ingin simbolnya ada juga [pada seragam]?” demikian Dr. Siti Musdah Mulia, seorang intelektual Islam dan peneliti isu gender dalam agama Islam. “Menurut saya, petugas tak boleh menonjolkan identitas [pribadinya].”

Pietri Dona, 26 tahun, seorang petugas Muslim yang bekerja pada divisi komunikasi Polri di Jakarta, mengatakan bahwa ia menghargai rekan-rekannya yang memutuskan untuk memakai jilbab. Namun, menurutnya, seragam kantor adalah pilihan terbaik karena pembedaan kemungkinan akan menciptakan perpecahan di tubuh lembaga.

Sejumlah anggota masyarakat pun mengungkapkan perhatian perihal polisi berjilbab. Ada yang berpendapat bahwa cara mereka berseragam dapat berpengaruh pada penanganan kasus yang menimpa Muslim lainnya. Tetapi, Mila Dewi, petugas beragama Islam di Jakarta yang cenderung memilih adanya revisi pada cara berbusana polisi, mengatakan ketakutan itu tidak berdasar.

“Saya yakin setiap anggota [kepolisian] tidak akan memihak,” ujarnya.

Para petugas berjilbab mengatakan bahwa mereka telah melepas kembali jilbabnya sambil menunggu keputusan selanjutnya. Namun, di daerah, kenyataannya berbeda. Pemakaian jilbab tetap didukung oleh para atasan masing-masing.

Dewi Fitria, seorang Polwan di Malang mengatakan telah mengenakan jilbab sejak empat bulan lalu. Atasannya pun mendukung langkahnya.

Dengan belum dimantapkannya kebijakan, para anggota kelompok Facebook bertajuk Polwan Indonesia rajin berbagi pandangan. Sejumlah sumbang saran diketengahkan bagi para petugas yang masih bingung untuk terus memakai jilbab atau tidak selama proses penggodokan aturan baru.

Juru bicara kepolisian, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan pada Sabtu pekan lalu bahwa semua petugas harus mematuhi aturan yang berlaku sekarang.

sumber: berita link