JAKARTA—Meski kinerja perusahaan tambang tengah menurun, Ditjen Pajak tetap berencana melakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan sektor pertambangan, terutama perusahaan menengah ke bawah.

Langkah itu dilakukan karena selama ini perusahaan sektor pertambangan kelas menengah ke bawah disinyalir belum bayar pajak dengan benar.

Berdasarkan data Ditjen Pajak per kuartal III/2013, setoran pajak sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif hingga 46,4%.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan pemeriksaan pajak dari sektor tambang lebih sulit ketimbang dari sektor properti. Namun, lanjutnya, potensi penerimaan pajak yang hilang dari sektor tambang justru lebih besar dibandingkan dengan sektor properti.

Meski demikian, lanjutnya, Ditjen Pajak tidak bisa sendirian dalam mencari potensi penerimaan pajak tersebut. Menurutnya, Ditjen Pajak memerlukan bantuan dari entitas pemerintahan lainnya, terutama pemda dan Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan penuh di sektor tambang.

Dia menjelaskan izin dan aturan dari Kementerian ESDM dan Pemda terhadap perusahaan tambang, seharusnya dapat dibuat sedemikian rupa guna memproteksi penerimaan pajak. Alhasil, nilai potensi kehilangan penerimaan pajak bisa diminimalisir.

SUMBER