Palu, Tahun 1970-an merupakan puncak keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia. Program ini sukses mencegah pertambahan penduduk Indonesia sebesar satu juta jiwa pertahun. Namun hasil sensus penduduk 2010 mencatat Indonesia didiami 237,6 juta jiwa dengan rata-rata pertambahan penduduk mencapai 3,5 sampai 4 juta jiwa pertahun. Ada apa dengan KB?

"Sesuai dengan UU No 52 tahun 2009, kita di makronya bergerak di pengendalian kuantitas, kualitas penduduk dan ada mobilitas supaya kualitasnya lebih mantap. Dalam hal pengendalian, ini dibantu dengan berbagai strategi keluarga berencana, mulai dari persiapan remaja melalui GENRE, persiapan calon pengantin sampai mereka siap menjadi pasangan yang tahu kapan punya anak hingga mempersiapkan mereka jadi lansia yang produktif," tutur Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Prof. dr. Fasli Jalal, SpGK, Ph.D., di sela acara International Seminar on Maritime and Agribusiness 2013 di Media Center Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah seperti ditulis pada Senin (16/12/2013).

Prof Fasli juga mengedepankan Tri Bina sebagai konsep utama yang dikembangan BKKBN untuk mengendalikan jumlah penduduk dan keluarga berencana sekaligus membentuk masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang berkualitas. Tri Bina sendiri terdiri atas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

"Kami terutama melakukan upaya pengasuhan jadi jangan sampai ada calon ibu yang tidak siap, atau jangan sampai ada ibu-ibu yang tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan anaknya yang sudah remaja," tegasnya.

Lalu mengapa pertambahan penduduk di Indonesia masih tinggi walaupun program KB sudah berjalan? Menurut Prof Fasli, isu kependudukan adalah isu jangka panjang. Jika dulunya terdapat GBHN dimana isu kependudukan termasuk ke dalam salah satu program RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sehingga meski kepala negaranya terus berganti setiap lima tahun sekali, namun program ini akan selalu berada di urutan pertama prioritas GBHN.

"Tapi karena sekarang tidak ada GBHN, hal ini sangat bergantung pada visi si kepala daerah, atau presiden, atau gubernur yang akan bertugas dan dalam kampanye, isu ini jarang dimasukkan sebagai janji politik mereka, akibatnya tidak masuk ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)-nya, akibatnya APBN-nya tidak mendukung, kelembagaannya juga ndak mendukung," terangnya.

Bahkan, lanjut Prof Fasli, hanya 12 dari 500-an kota/kabupaten di Indonesia yang membuat sendiri Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) berdiri utuh sesuai dengan permintaan UU No 52 tahun 2009.

"Akibatnya jumlah PLKB (Petugas Layanan Keluarga Berencana) turun dari 40.000 menjadi tinggal 17.000 saja sehingga di lapangan terjadi masalah yang mendasar. Jadi yang dulu petugas yang gedor-gedor pintu, yang mengingatkan masyarakat untuk mengingatkan soal kontrasepsi jadi berkurang, di samping anggarannya yang tidak memadai," keluhnya.


[URL="http://health.detik..com/read/2013/12/16/120042/2443040/763/kb-jalan-terus-tapi-penduduk-indonesia-masih-bertambah-ada-apa?l992205755"]Sumur[/URL]