Pekanbaru - Pemkab Rokan Hulu (Rohul) Riau memecat belasan tenaga honorer. Salah satu alasannya karena tenaga kontrak ini tak ikut salat Subuh berjamaah.

Informasi yang dihimpun detikcom, belasan tenaga honorer ini ketahuan mangkir salat saat Bupati Rohul Achmad sidak di Masjid Islamic Center, Pasir Pangaraian, Kompleks Perkantoran Pemkab Inhu, 8 November 2013 lalu. Saat itu, masjid sepi. Banyak pegawai dan tenaga honorer tak ikut salat subuh berjamaah.

Salah seorang tenaga honorer yang dipecat menjelaskan dirinya menerima surat pemecatan pada 6 Desember 2013. Dalam surat pemecatan itu disebutkan dirinya melanggar Perbup yang mengharuskan salat berjamaah bagi seluruh PNS dan tenaga honorer.

"Saya waktu itu memang tak ikut salat yang dilaksanakan setiap hari Jumat karena sakit. Tapi saya lupa memberitahukan ke pimpinan. Risikonya ya saya dipecat dengan status pemecatan tidak hormat," kata tenaga honorer yang minta namanya tidak ditulis ini kepada detikcom.

Pria yang sudah bekerja 5 tahun sebagai tenaga honorer ini tidak pernah mendapat surat peringatan dari pimpinan. Tahu-tahu ada surat pemecatan.

"Untuk bisa ikut salat berjamaah, selama ini saya harus menginap di kantor. Karena kalau pulang ke rumah, tidak akan terkejar karena rumah saya jauh," kata pria yang mengaku digaji Rp 1 juta per bulan ini.

Cerita serupa disampaikan seorang tenaga honorer lainnya. Ia merasa kecewa atas keputusan pimpinan. Karena tidak semua tenaga honorer yang melabrak aturan langsung dipecat. "Jika punya link ke pejabat, tidak akan dipecat," katanya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sumber detik..com : [url]http://news.detik..com/read/2013/12/11/151628/2438981/10/sejumlah-tenaga-honorer-di-rohul-riau-dipecat-karena-tak-salat-berjamaah?nd771104bcj[/url]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
comment: kejam sekali...apakah tidak melalui proses SP1, SP2 dan SP3 ? Apakah para pegawai honorer ini tdk mempunyai hak untuk membela diri? Apakah kebijakan ini hanya untuk yang beragama Islam? Bagaimana dengan yang non-Islam? Apakah mereka juga dipecat apabila tidak pergi ke gereja atau doa bersama? Tentu ini sangat tidak adil. Lalu apakah Pemda mau bertanggung jawab apabila terjadi perpindahan agama agar menghindari pemecatan? Seharusnya urusan shalat atau pergi ke mesjid menjadi urusan pribadi masing-2 manusia dengan Tuhan, tidak perlu Pemda ikut campur dan melakukan pemaksaan seperti ini. Sepertinya di Arab Saudi sendiri tidak pernah ada PNS nya yang dipecat karena tidak Shalat Berjamaah.
Silahkan comment dan NO SARA gan...