Pro kontra mengenai pelibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dalam penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) 2014 masih terus berlangsung. Adalah Partai Golkar yang ngotot menolak lembaga pimpinan Irman Gusman ini dilibatkan dalam Prolegnas.

“Apa haknya DPD terlibat menyusun Prolegnas? Dalam putusan MK itu, DPD hanya mengusulkan dan bukan membahas. Jangan sampai nanti kita masuk nerakanya bareng-bareng, saya enggak mau,” kata anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin di gedung DPR RI, Rabu (11/12/2013).

Selian Nurul Arifin, politisi Golkar lain yang juga ngotot menolak DPD RI terlibat pembahasan Prolegnas 2014 adalah Nudirman Munir.

Dengan tegas politisi berbadan tambun ini menyatakan tidak mau bertanggung jawab. Karena menurutnya, hanya DPR RI dan pihak pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyusunan Prolegnas.

“Karena pembuatan UU itu antara DPR dan pemerintah. Kalau ini diabaikan, apalagi yang kita pegang? Apa putusan konstitusi yang kita ikuti? Padahal putusan konstitusi banyak sekali masalah. Saya tidak tanggungjawab. Silakan bapak-bapak jalan terus. Karena tidak ada aturannya putusan konstitusi menghapus konstitusi,” ujar Nudirman Munir.

Sementara, anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat berpendapat lain. Menurutnya, putusan MK memberikan nuansa baru. Keterlibatan dan peran DPD RI dalam pengajuan RUU hingga penyusunan Prolegnas harus dimaksimalkan. “Tidak ada salahnya ada DPD. Sehingga UU itu jadi hasil yang baik,” ujarnya.

Sebelumnya, telah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang memperbolehkan DPD RI terlibat dalam pembahasan UU.