Jakarta,POL
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kecewa atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq terkait kasus suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya merasa kecewa dengan sistem hukum di tanah air. Menurutnya, kejadian yang ditampilkan ke publik akan menghadirkan kaidah di Indonesia, kalau mau dihukum rendah korupsilah sebanyak-banyaknya.

"Jadi kalau mau korupsi korupsilah yang banyak supaya hukumnya ringan. Kaidah yang sangat tidak adil, apa namanya penampilan tentang berhukum dalam tanda kutip mengabaikan sisi keadilan," kata Hidayat, Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Sebab, Hidayat membandingkan, hukuman mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin tidak sebanding dengan hukuman yang diterima LHI.

"Nazarudin yang korupsi 37 M kena 4 tahun Robert Tantular yang merugikan uang negara kurang lebih 1 triliun kenan 4 tahun juga selain itu suap SKK Migas yang nilainya 12 M dituntutnya 4 tahun," jelasnya.

"Tapi LHI yang dituduh bersama Fatanah menerima 1,3 M yang tidak diterima 1 rupiahpun diterima LHI dan tidak merugikan keuangan negara beliau divonis 16 tahun," tambahnya.

Disamping itu, kata Hidayat, hakim membuat keputusan dianggap terlalu cepat. Mengingat keputusan hakim hanya berselang dua pasca pembacaan pledoi LHI.

"Tuntutan jaksa disampaikan Rabu yang lalu, 1098 halaman. Pak lutfi menyampaikan pledoinya, 194 halaman. Jadi lebih dari 1000 halam tim hakim mampu membaca tuntutan dalam 2 hari. Dan hadirlah vonis kemarin," tegasnya.

Sebelumnya, LHI dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji dalam perkara pengaturan kuota daging sapi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 18 tahun penjara. POL

- See more at: http://hukum-ham.pelitaonline.com/ne...l#.Uqfk8NIW0wY