Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandupraja menawarkan konsep e-politik sebagai salah satu solusi untuk menyikapi kenalakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Adnan, dengan konsep e-politik ini, setiap janji anggota DPR yang disampaikan saat kampanye akan terekam jelas melalui pencatatan elektronik. Dengan demikian, masyarakat dapat mempermasalahkan jika ada janji yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

“Kita tahu yang berkuasa di negeri ini kan anggota Dewan kan, jadi sulit ya. Jadi kan Anda dengar sendiri pernyataan yang dilontarkan, bagaimana sih menyikapi kenakalan anggota-anggota Dewan, itu memang never ending story (cerita yang tak ada akhirnya). Solusinya satu, kalau ada e-politik, bagus tuh. Jadi si Anu ngomongnya apa, semua terekam,” kata Adnan di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

Adnan melanjutkan, konsep e-politik mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat mengawasi langsung perilaku anggota Dewan. Dia pun berharap wacana mengenai konsep e-politik ini dapat terus didengungkan hingga akhirnya diwujudkan Pemerintah bersama dengan Parlemen.

“Karena hanya e-politik, tanpa itu semua hanya dibalik kelambu. Mereka pasti menyangkal kalau enggak gituan, sedangkan esensi dari pola itu kan transparansi kan, jadi semua, statement, sikap, gaji, itu tertulis. Sehingga orang bisa tahu, ‘Oh, jadi saya enggak salah milih dia jadi ketua dewan’ kan gitu,” kata Adnan.

Mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga jarak dengan Parlemen sehingga terhindar dari praktik kongkalingkong mengeruk keuangan negara bersama-sama. Menjaga jarak, menurut Adnan, penting agar pihak eksekutif tidak mudah diintervensi anggota Dewan. Selama ini, kerap terjadi kongkalingkong antara eksekutif dan parlemen dalam mengeruk uang negara melalui proyek-proyek pengadaan. Ada juga parlemen yang mendesak eksekutif untuk memberikan sejumlah uang untuk menggolkan anggaran suatu kementerian.

“Kita berharap eksekutif lebih waspada dan kalau perlu bisa menjaga jarak. Karena tadi mendengar bagaimana bu wali kota Surabaya berani berhadapan dan berani menyatakan tidak kepada anggota dewan, kenapa tidak itu juga dilakukan di level nasional? Toh parlemen kan tidak bisa memberhentikan menteri kan. Kenapa tidak mengambil jarak, "say no" lah kira-kira kalau mau diintervensi,” kata Adnan.sumber