Jakarta - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan bahwa cita-cita presiden terganjal DPR dan para Kepala Daerah. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait membantah pernyataan tersebut.

"Pendapat Pak Marzuki itu tidak sepenuhnya benar, karena kami sebagai partai oposisi kami bertugas sebagai penyeimbang pemerintah. Tapi kita tidak segan-segan memberi dukungan kebijakan pemerintah seperti misalnya memberikan subsidi kepada petani, kebijakan dalam menuju kedaulatan energi, meningkatkan kesejahteraan TNI dan Polri, serta penegakan hukum," ujar Maruarar saat berbincang, Selasa (10/12/2013) malam.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan aspirasi masyarakat yang akan terganjal. Ia mencontohkan seperti kebijakan kenaikan BBM yang sempat menuai kontroversi.

"DPR itu kan bukan 'stempel' pemerintah, jadi memang ada beberapa yang kita tolak. Selain kenaikan BBM juga kita menolak soal kebijakan mobil murah (LCGC/Low Cost Green Car). Kalau PDIP menolak itu parameternya adalah ideologi Pancasila dan aspirasi publik," paparnya.

Namun demikian pihaknya tetap memberikan alternatif kebijakan ketika menolak kebijakan pemerintah. Sehingga pendapat bahwa kebijakan pemerintah terganjal dianggapnya tidak benar.

"Seperti waktu kita menolak kebijakan kenaikan BBM, kita juga memberikan alternatif lain misalnya menambahkan royalti batu bara, menaikan cukai rokok dan minuman beralkohol, kemudian kita juga tawarkan pengurangan anggaran dinas ke luar negeri untuk efisiensi. Jadi tidak semata-mata kita tolak kemudian dianggap ganjalan," pungkasnya.

[url]http://news.detik..com/read/2013/12/11/072444/2438364/10/pdip-tidak-benar-presiden-terganjal-dpr-dan-kepala-daerah?n991102605[/url]