TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas mengatakan masyarakat masih permisif terhadap politik uang menjelang pemilihan umum. Khususnya bagi masyarakat awam, pemilu masih dianggap sebagai aktivitas kerja, bukan pemenuhan hak dasar.

"Maka logika jual-beli bisa menjadi pemakluman oleh masyarakat," kata Sigit saat berdiskusi dengan Ikatan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas di Sarinah, Ahad, 8 Desember 2013.

Politik uang akan semakin efektif jika dilakukan secara terbatas. Namun, jika pemberian uang untuk mencoblos calon tertentu dilakukan secara massif, efektivitasnya akan berkurang. "Andai semua calon memberi uang, fungsi serangan fajar hilang," kata dia. Hilangnya fungsi itu disebabkan oleh kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf menuturkan ada tren lonjakan transaksi keuangan saban mendekati pemilu. "Ada sistem ijon jelang pemilu," kata dia. Ekonomi Indonesia, kata dia, tumbuh tak terlalu bagus. Nilai tukar dolar Amerika Serikat juga sedang naik. Kecil kemungkinan transaksi yang melonjak itu berkaitan dengan perdagangan.

Baginya, lonjakan ini berkaitan dengan pemilihan umum atau kepala daerah. "Rekening partai jumlah nominalnya tak banyak, tapi transaksinya begitu atraktif."

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies J.Kristiadi juga tak menampik adanya politik uang menjelang pemilu. "Sayangnya, kejahatan politik uang menjadi hal biasa bagi masyarakat." Ia merasa iba terhadap mereka yang menerima uang politik. Mereka, kata Kristiadi, tak bisa disalahkan karena tingkat pendidikan dan kesejahteraannya rendah. "Mereka pasti menganggap itu rezeki. Sederhana saja."