JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan listrik di ibu kota terus meningkat hingga mencapai 6.500 megawatt (MW). Sementara itu, selama ini Jakarta hanya disuplai oleh lima pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan satu pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Unit Pembangkitan Muara Karang dengan total kapasitas 1.600 MW, dan dari PLTU Tanjung Priok.

Untuk memenuhi pasokan listrik, Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta, Andi Baso Mappapoleonro mengatakan, tahun depan DKI akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk membangun tambahan pembangkit listrik. Tak menutup kemungkinan, Pemprov DKI akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dapat memenuhi kapasitas hingga 2.000 MW.

"Kenapa harus takut untuk mencoba tenaga nuklir? Studi kelayakannya akan kita coba dulu dan kemudian dipaparkan ke gubernur serta wagub untuk diputuskan," kata Andi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Uji kelayakan itu akan dilaksanakan mulai dari kajian jenis, lokasi, manfaat, dampak hingga keamanan. Uji kelayakan itu untuk dapat memperoleh hasil terkait kesiapan DKI dalam menggunakan PLTN. Dari segi pembiayaan, menurut Andi, PLTN dianggap lebih murah baik dari operasional hingga perawatannya. Rencananya, PLTN itu akan dibangun di Marunda.

"Kalau tunggu siap, enggak ada yang siap. Karena masyarakat kita banyak omong semua, seperti ahli pakar, cuma jago ngomong, no action," ujar Andi.

Untuk merealisasikan program itu, Dinas Energi dan Perindustrian DKI juga telah mendiskusikan lebih lanjut bersama dengan PT PLN. PLN pun mengapresiasi kerja sama tersebut. Dalam keadaan normal, pembangkit listrik (PL) tersebut diambil PLN. Namun dalam keadaan emergensi (darurat), ketika sistem pembangkit Jawa-Bali mati atau tidak berfungsi, dapat dialihkan ke DKI untuk mengoptimalkan fungsi MRT, monorel, dan sebagainya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Ktswp

mmhh nunggu gimana hasil studi kelayakannya saja nanti