Pertemuan 159 negara bagi perundingan perdagangan di bawah payung Organisasi Perdagangan Dunia di Bali berlangsung alot. Seperti inisiatif yang dilakukan sebelumnya di Uruguay maupun Doha, kemungkinan besar Pertemuan Bali menemui kebuntuan.

Bayangan untuk tidak lagi tercapai kesepakatan sangatlah kuat. Perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang masih begitu lebar. Terutama India keberatan dengan aturan subsidi pertanian yang dimintakan negara maju.

Negara maju mengharapkan agar subsidi pertanian dibatasi maksimal 10 persen. India menilai pembatasan untuk negara berkembang seperti India akan mematikan petani di negaranya. Dengan luasan lahan yang terbatas, petani India pasti akan tidak berdaya apabila aturan itu diterapkan.

Menteri Perdagangan India Anand Sharma dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Paket Bali. Bagi India, penyediaan lapangan pekerjaan bagi lebih 1 miliar penduduknya sama pentingnya dengan menjaga ketahanan pangan.

India memang sejak awal posisinya sangat tegas. Mereka sadar bahwa perdagangan bebas memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Namun sekitar 7 miliar penduduk dunia sekarang ini harus memiliki pekerjaan agar mereka menjadi manusia yang berarti.

Kita sering menyampaikan bahwa harkat manusia ditentukan oleh kemanfaatan yang bisa diberikan. Manusia tidak hanya butuh makan, tetapi membutuhkan pekerjaan agar harga dirinya tetap dihormati.

Kita sebenarnya menghadapi persoalan yang sama dengan India. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tanggung jawab negara adalah menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat.

Sekarang ini kita terlalu dininabobokan oleh angka pengangguran yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Seakan-akan angka pengangguran kita rendah hanya sekitar 7 persen. Namun kalau kita dalami, dari angkatan kerja kerja sekitar 120 juta masih sekitar 60 persen berada di sektor informal.

Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam Sarasehan Kebangsaan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa informal dalam ekonomi adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau 60 persen angkatan kerja itu berada di sektor informal artinya tidak ada kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Atas dasar kenyataan itu, kita memang harus lebih membumi dalam membangun perekonomian bangsa ini. Kita harus mengenal betul bangsa kita ini agar kita tahu kebijakan apa yang diperlukan untuk menyejahterakan seluruh rakyat.

Kita seringkali berpikiran yang terlalu maju. Seakan-akan warga bangsa kita adalah bangsa yang berpendidikan tinggi dan memiliki kompetensi. Padahal kebanyakan dari warga bangsa kita masih hidup dalam tingkatan subsisten.

Menurut mantan Rektor Universitas Gajah Mada Prof Sofian Effendi, rata-rata pendidikan manusia Indonesia hanya 5,9 tahun. Artinya lulus sekolah dasar saja, rata-rata warga kita tidak lulus. Bagaimana lalu bisa kita harapkan mereka menang dalam globalisasi.

Untuk itulah banyak pihak mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi rakyat kita. Kita harus menyadari kekuatan bangsa ini masih ada di sektor pertanian. Pemerintah harus hadir untuk membela mereka.

Pemerintah harus membangunkan infrastruktur pertanian agar petani kita berdaya. Baru kalau sudah mempunyai landasan yang kuat kita buka pasar ini. Kalau kita belum kuat dan pasar langsung dibuka, maka pasti kebanyakan warga bangsa ini akan terlibas.

Itulah yang harus menjadi perjuangan pemerintah dalam WTO. Jangan hanya membuka pasar dan ikut globalisasi tetapi kita hanya menjadi korban.