Orang miskin bukan hanya karena berpendapatan rendah. Pada kenyataannya orang menjadi miskin juga lantaran mereka harus membayar lebih. Tengok saja fenomena masyarakat desa kita yang sekarang keranjingan telepon seluler. Hampir semua penduduk desa itu berlangganan secara prabayar. Untuk itu mereka harus membayar lebih. Mereka membeli pulsa Rp.5.000 dengan harga Rp.6.000, 20% lebih mahal daripada tarif yang dibayar oleh orang kaya.

Orang miskin di kota tidak memiliki tabungan bank. Untuk membayar tagihan telepon, listrik atau air mereka harus pergi ke loket atau menggunakan jasa pembayaran kolektif. Itu berarti mereka membayar lebih untuk transportasi atau jasa kolektor, dibanding si kaya yang punya fasilitas auto-debet. Jangan tanya berapa biaya lebih kalau orang miskin meminjam uang. Bila rekan mereka yang super-kaya bisa mendapat kredit bank pemerintah dengan bunga 8-10%, maka pedagang di pasar Jombang harus membayar Rp.10.000 per hari selama sebulan penuh untuk pinjaman senilai Rp.200.000 kepada “bank suwek”. Bunga yang mereka bayar tidak kurang dari 600% per tahun!

Orang miskin juga membayar lebih untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Mereka tidak punya keleluasaan untuk berbelanja sekaligus kebutuhan seminggu, melainkan harus belanja harian di pedagang sayur keliling atau warung kampung. Untuk itu mereka harus merelakan biaya tambahan 20-30% daripada kalau mereka menyempatkan belanja ke pasar.

Kesempatan atau waktu adalah barang langka bagi orang miskin, karena hanya itulah yang mereka punya untuk memperoleh penghasilan. Sayangnya tidak semua waktu mereka bisa menghasilkan uang. Sebagian waktu mereka harus dialokasikan untuk menunggu. Bila anda tinggal di Bekasi dan bekerja di Jakarta, anda harus rela menunggu antrian bis dan kemacetan. Untuk tiba di kantor pukul 8 pagi anda harus siap berangkat dari rumah pukul 5. Tiga jam menunggu untuk bisa berangkat kerja, dan 2-3 jam lagi sewaktu pulang kerja. Orang miskin menukar tenaga mereka untuk uang. Mereka bekerja lebih keras tetapi uang tetap kurang. Tenaga mereka diperas, uang mereka juga diperas!


Hukuman bagi orang miskin

Seorang teman saya yg telah bekerja lebih dari 25 tahun di perbankan mengatakan bahwa melayani 1.000 orang yang meminjam Rp.10 juta membutuhkan biaya jauh lebih besar daripada melayani 1 orang klien yang pinjam Rp.10 milyar. Maka sudah pasti bunga yang dikenakan kepada klien besar jauh lebih kecil daripada kepada nasabah kecil. Scale matters. Jadi, fenomena ‘orang miskin membayar lebih’ bukan masalah ‘keserakahan’. Kemiskinan berkenaan dengan sistem. Kalau anda susah karena miskin, maka sistem membuat anda lebih susah lagi. Sistem menghukum orang miskin melalui pengenaan premi kemiskinan.

Prahalad (The Fortune at the Bottom of Pyramid, 2009) menyebut fenomena orang miskin cenderung membayar lebih untuk makan, belanja dan meminjam uang dengan istilah poverty penalty, hukuman bagi orang miskin. Menurut Prahalad lagi, hukuman bagi orang miskin itu disebabkan oleh minimnya akses kepada distribusi dan panjangnya rantai pedagang perantara. Prahalad mengusulkan agar organized private sector (perusahaan-perusahaan besar) mengatasi kedua masalah tersebut dengan membangun jejaring distribusi barang sampai jauh ke desa-desa. Ia meyakini bahwa upaya tersebut akan menurunkan biaya. Apa yang dibayangkan Prahalad kira-kira sama dengan apa yang dilakukan Bulog untuk menjaga harga beras.

Prahalad bersusah payah meyakinkan private sector tentang betapa besarnya pangsa pasar dan profitabilitas di segmen orang miskin yang disebutnya bottom of pyramid segment. Sayang sampai sekarang belum ada “bulog-bulog swasta” yang menyambut gagasannya itu. Dalam sistem ekonomi kapitalis, peluang di bottom of pyramid masih jauh dari visible. Atau paling tidak, kapitalis melihat banyak peluang lain yang lebih baik misalnya eksploitasi sumber-sumber alam.

Melawan kemiskinan dengan koperasi

Mungkin kita perlu membalik perspektif Prahalad. Ketimbang mengorganisasikan suplai, kemiskinan dapat dilawan dengan mengorganisasikan permintaan. Orang miskin didorong untuk bersatu, lantas secara kolektif mereka bisa membeli kebutuhan mereka. Kerjasama tersebut akan dapat memotong jalur distribusi dan meminimumkan biaya pedagang perantara. Biaya premi kemiskinan dengan sendirinya bisa jauh berkurang.

Tidak ada yang aneh dengan gagasan di atas karena sejatinya itulah keinginan Bapak Bangsa tatkala merumuskan pasal 33 UUD 1945 bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. “Asas kekeluargaan itu ialah koperasi,” tulis Bung Hatta pada tahun 1951 di bawah tajuk “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”. Hatta di sana telah menyinggung dua faktor penyebab poverty penalty yang disebutkan Prahalad. Dengan tegas Hatta menyampaikan bahwa koperasi diperlukan dan bertugas untuk menangkalnya. Ada tujuh tugas koperasi menurut Hatta. “Tugas koperasi yang ketiga,” kata Hatta, “ialah memperbaiki distribusi...dengan begitu koperasi lebih mudah memenuhi kebutuhan bersama.” “Tugas keempat ialah memperbaiki harga agar menguntungkan masyarakat.” Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan mencegah “penjualan barang semata-mata di tangan orang dagang.”

Mengingat Hatta dan cita-cita yang terkandung di pasal 33 UUD 1945 itu, terus terang saya merasa miris. Betapa jauhnya kita dari cita-cita itu. Betapa tertinggalnya institusi koperasi kita dalam membela hajat hidup orang miskin. Selama Orde Baru, bahkan sampai sekarang, institusi koperasi terus dirundung krisis integritas. Pameo “KUD adalah Ketua Untung Duluan, anggota ngemplang belakangan” menjadi petunjuk betapa koperasi telah membusuk sampai ke pusat syarafnya, yaitu pada hakekatnya yang oleh Hatta didefinisikan sebagai “persekutuan cita-cita”. Tidak ada lagi cita-cita bersama, koperasi telah tenggelam ke dalam perjuangan untuk kepentingan orang-seorang.

Sebab keterpurukan koperasi Indonesia boleh saja dinisbahkan kepada otoritarianisme Orde Baru karena telah melenyapkan kontrol anggota kepada pengurus. Namun demikian, kecenderungan saat ini yang memandang kemiskinan sebagai problem individual, oleh karena itu dapat dipecahkan oleh prinsip kemurah-hatian korporasi (dalam bentuk donasi maupun CSR) dan negara (BLT, bantuan sosial, kredit bersubsidi), justru memperburuk keadaan. Individualisme (dalam pengertian egoisme) tidak berkurang padahal individualita (dalam pengertian kebanggaan-diri dan kepercayaan mampu mengatasi masalah sendiri) malah merosot.

Dalam kondisi seperti itu, berapapun pertumbuhan ekonomi dan tingkat daya saing kita, saya tidak akan heran bila kemiskinan justru makin bertambah.