Belum lepas dari kasus Hambalang yang menghebohkan, kasus korupsi baru kembali menerpa Partai Demokrat. Kasus korupsi yang melibatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini mengimbas kepada tokoh-tokoh partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
     
Dalam kesaksian di depan persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya pekan lalu, Rudi mengatakan bahwa uang yang diterimanya diperuntukkan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk memberikan tunjangan hari raya kepada para anggota Komisi VII DPR.
      
Ketika ditanya hakim kepada siapa uang itu diberikan, Rudi menyebut nama anggota Partai Demokrat Tri Yulianto. Sebagai wakil anggota Komisi VII, Rudi menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Tri.
      
Tri Yulianto belum memberi tanggapan terhadap kesaksian Rudi. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang sempat dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kasus korupsi SKK Migas, mengatakan bahwa Tri masih menjalani pemulihan setelah menjalani operasi.
       
Melihat pengalaman yang terjadi selama ini, sudah menjadi kebiasaan dari para anggota DPR untuk "memeras" rekan kerjanya. Berbagai momen selalu dipergunakan oleh para anggota DPR untuk mendapatkan pemasukan tambahan.
      
Kita masih ingat kasus cek lawatan dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Pengakuan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Agus Condro akhirnya menyeret seluruh anggota Komisi XI DPR untuk masuk ke dalam penjara karena terbukti menerima suap.
       
Kali ini pun dilaporkan bahwa seluruh anggota Komisi VII DPR menerima uang THR dari Rudi Rubiandini. Kunci pengungkapan kasus terletak pada Tri Yulianto yang disebut Rudi sebagai pihak yang menerima uang THR dari dirinya.
       
KPK sepertinya sudah menemukan bukti bahwa apa yang disampaikan Rudi memang benar. Untuk itu KPK mencegah staf ahli Sutan Bhatoegana, Iryanto Muchyi dan seorang pegawai SKK Migas, Ayodhia Bellini Hendriono untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
        
Kasus korupsi Kepala SKK Migas tidak hanya terbatas melibatkan anggota DPR. Pimpinan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebut-sebut mendapat jatah. Apalagi ditemukan sebuah tas berisi dollar AS yang nomor serinya berdekatan dengan dollar AS yang diterima oleh Rudi Rubiandini.
       
Tas berisi uang 200.000 dollar AS ditemukan petugas KPK di ruang kerja Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. KPK terus meminta keterangan Waryono tentang asal-usul dollar AS tersebut dan hari Senin pemeriksaan berlanjut pada Menteri ESDM Jero Wacik.
      
Untuk memperkuat penyelidikan,  KPK sebelumnya mencegah ajudan Jero Wacik, I Gusti Putu Ade Pranjaya untuk bepergian ke luar negeri. Ajudan Jero Wacik itu diduga tahu tentang kasus suap yang melibatkan Rudi Rubiandini.
       
Terkaitnya nama-nama anggota Partai Demokrat dalam kasus korupsi SKK Migas tentunya sangat merugikan partai pemenang Pemilihan Umum 2009 itu. Apalagi pelaksanaan Pemilu 2014 hanya tinggal sekitar 4 bulan lagi.
       
Suka tidak suka persepsi yang muncul di tengah masyarakat Partai Demokrat ikut terlibat. Pengalaman kasus Hambalang menunjukkan bahwa penyangkalan yang pada awalnya dilakukan bahwa Partai Demokrat ikut terlibat, akhirnya bermuara kepada pimpinan pusat Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi.
       
Ketika Kasus Hambalang memurukkan pamor Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono akhirnya turun tangan. Ia bukan hanya melengserkan Ketua Umum Anas Urbaningrum dari jabatannya, tetapi meminta seluruh kader partai untuk menandatangani pakta integritas.
        
Presiden Yudhoyono berharap ketegasannya untuk menindak kadernya yang terlibat kasus korupsi akan bisa menyelamatkan nama baik partai. Untuk itu Yudhoyono menegaskan bahwa setelah penandatangan pakta integritas, tidak akan lgi ada kompromi kepada siapa pun kader partai yang merusak nama baik institusi.
       
Sekarang ini merupakan ujian bagi Yudhoyono untuk menegakkan pakta integritas. Koreksi internal harus dilakukan lebih keras daripada apa yang dilakukan KPK. Ini merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa Partai Demokrat antikorupsi. Tanpa ada keberanian untuk melakukan koreksi internal, maka tinggal tunggu waktu pamor partai pemenang Pemilu 2009 akan terpuruk. Hasil survai berbagai lembaga pemeringkat sudah menempatkan Partai Demokrat sebagai partai papan tengah, bukan partai unggulan lagi.