Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membahas surat balasan PM Australia Tony Abbott terhadap surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Ada 6 respon pemerintah Indonesia terhadap surat itu.

"Saya bersama Wapres, para menteri, dan anggota kabinet yang lain, telah membahas kandungan surat itu untuk menentukan langkah-langkah seperti apa yang tepat dan patut diambil oleh Indonesia untuk keberlanjutan dari kerja sama bilateral kedua negara," kata SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Keenam respon itu ditujukan untuk menata kembali hubungan Indonesia dengan Australia. SBY menyatakan enam respon ini menunjukkan niat baik Indonesia untuk bertetangga dengan Australia.

"Keenam langkah yang sungguh disertai niat baik atau good will untuk bertetangga dengan baik dan kemitraan strategis yang saling menguntungkan," ujar SBY.

Berikut enam respon pemerintah terhadap surat Tony Abbott:

1. Saya akan menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam, serius, termasuk isu-isu yang sensitif, termasuk hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dan rumusan protokol kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia.

2. Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement kedua belah pihak, ditindaklanjuti pembahasan kode protokol dan etik kedua negara
3. Saya akan memeriksa sendiri kode protokol dan etik itu pasca penyadapan yang lalu.

4. Setelah protokol dan kode etik itu disahkan, saya ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan, saya sebagai Presiden dan PM Abbot sebagai Perdana Menteri.

5. Tugas kedua negara, membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan. Oleh karena itu dilakukan obeservasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan.

6. Langkah terakhir yang diperlukan dan saya usulkan adalah, setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan atau trust dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandanganan kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan, termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.