inilah..com, Jakarta - Mungkin kita boleh menduga, mencuatnya kembali kasus Bank Century terkait dengan
semakin dekatnya Pemilu 2014.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya meminta keterangan Boediono terkait skandal Bank Century. Tak banyak informasi yang
diperoleh media. Maklum, pemeriksaan dilakukan hari Minggu di Istana Negara, ketika sebagian besar wartawan sedang tidak
bertugas. Menariknya lagi, perlu waktu lima tahun bagi KPK untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Mungkin kita boleh menduga, mencuatnya kembali kasus Bank Century terkait dengan semakin dekatnya Pemilu 2014. Ada yang
berspekulasi, sebelum masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir, skandal bank Century harus sudah tuntas. Tujuannya
agar di kemudian hari para pejabat yang tidak berkuasa lagi tak harus bolak-balik memenuhi pangggilan KPK atau pengadilan.
Terlepas dari spekulasi itu, bailout Century sebagai skandal memang tak terbantahkan. Tidak hanya sarat kejanggalan, prosesnya pun
penuh pelanggaran serius. Bukan hanya penabrak peraturan, tapi juga etika. Yang membuat rakyat prihatin adalah rapuhnya
pengelolaan keuangan negara. Pengeluaran dana sebesar Rp 6,7 triliun tanpa dasar hukum adalah bukti ketidakberesan itu.
Hanya dengan tipu daya, uang segede itu bisa cair. Sebab, bailout yang semula ditetapkan Rp 632 miliar bisa berubah jadi Rp 6,7
triliun hanya dalam rentang waktu dua hari. Kepada Pansus DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa hanya
bertanggungjawab atas bailout sejumlah Rp 632 miliar tadi.
Di Pansus DPR, Pak Boed pun pernah mengatakan bahwa setelah kuartal I (Januari – Maret) 2009 mestinya tidak ada lagi dana
talangan untuk Bank Century. Pertimbangannya, periode krisis telah berakhir. Nyatanya, Century tetap menerima dana bailout sampai
24 Juli 2009. Konyolnya, segala sesuatunya dilaporkan kepada Jusuf Kalla, Presiden ad-interim , hanya via SMS.
Semburadul itukah pengelolaan atas penggunaan uang negara? Mungkin. Robert Tantular, pemilik bank Century, ketika bersaksi di
pansus DPR, mengaku menerima kelebihan pembayaran Rp 1 triliun. Di pengadilan, Robert juga mengaku hanya mengajukan
permintaan bailout sebesar Rp 2,7 triliun. Tentu saja ia terkejut saat tahu total bailout Century mencapai Rp 6,7 triliun.
Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab atas sisanya? Ini yang harus diungkap KPK. Yang pasti, ketika krisis 2008, ada tiga bank
yang rasio kecukupan modalnya (CAR) di bawah 8%. Tetapi, anehnya, hanya Bank Century yang layak di- bailout . BI sendiri kemudian
mengubah peraturan (PBI) tentang persyaratan CAR dari minimum 8% menjadi asal positif.
Pada UU No. 23/1999 tentang BI, bank yang minta bailout (FPJP)harus menyerahkan agunan bernilai tinggi, seperti SBI, SUN, dan
aset kredit lancar 12 bulan terakhir. Tujuannya jelas, agar resiko kerigian negara bisa diminimalisir. Namun aturan ini kemudian
diubah. Perubahan itu menghapus kewajiban agunan berkualitas tinggi menjadi “ ...... tanpa mewajibkan bank penerima dana talangan
untuk menyerahkan agunan berkualitas tinggi.”
Pada akhirnya, terlepas dari spekulasi di atas, kinilah saatnya bagi KPK untuk menuntaskan skandal yang telah terkatung-katung
selama hampir lima tahun. Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah sangat gamblang menyebut beberapa nama yang terkait
dengan pembuat kebijakan bailout Century. Belum lagi soal isu tentang aliran dana yang diduga masuk ke parpol dan tim kampanye
pilpres. Konon, ada pengurus parpol tertentu yang mendapat kucuran dana hingga Rp 500 miliar.
Sementara kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), kita hanya bisa berharap agar bailout Century bisa kembali lewat penjualan
Bank Mutiara. Tidak seperti dana talangan di tahun 1998, yang kembali hanya 28%. Sisanya hilang tak berbekas dan tidak ada
pertanggungjawaban. Padahal, bailout berupa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu telah membuat negeri ini berantakan.
Pelbagai subsidi dihapus untuk mengganti kerugian akibat bailout itu. Kemiskinan merajalela.
Rasanya tidak adil jika pemerintah sangat ramah terhadap lembaga keuangan (khususnya bank), tetapi begitu pelit terhadap
pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan dan kesehatan, subsidi pangan dan energi. Rakyat berharap agar skandal Bank Century
bisa diusut tuntas. Yang paling penting lagi, kita bisa mengambil pelajaran di sana untuk tidak sekali-kali mengulanginya. [tjs]


dunia politik indonesia makin gerah, banyak pejabat ga bisa tidur karena menduduki kursi "membara" hasil dari uang"panas".hayo tebak2an abis boediono siapa lagi ?.siapa bos boediono ?.siapa aja yg dapat uang haram century?.emang ada uang "haram" ya ?.walaupun "haram" tetap enak buktinya banyak yg kebagian jatah.mungkin kekecualian untuk uang ya .makin "haram" makin enak bikin ketagihan.ga heran banyak yg mau jadi pejabat sampe pake dukun segala.

just fyi, tarif dukun untuk capres : 1 trilyun.gilaaaaaaaa....lsg jadi billioner tuh dukun.total modal nyapres berapa ya ?.terus kalo udah jadi presiden mau untung berapa x lipat ?.korups lg, bakal ada kasus-kasus century ke 2 dst.....

kita hidup d negara maling ....