Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat untuk menuntaskan kasus Bank Century. Setelah meminta kesaksian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, KPK hari Sabtu mendatangi Kantor Wakil Presiden untuk meminta keterangan Boediono yang ketika kasus Bank Century terjadi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kesaksian dari dua pejabat tinggi negara penting untuk memberi gambaran utuh kepada KPK tentang apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan Bank Century pada tahun 2008. Dengan pemeriksaan pro justicia, maka kesaksian yang disampaikan mempunyai kekuatan hukum.

KPK kini tinggal memadukan kesaksian yang diberikan Boediono dan Jusuf Kalla dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki KPK. Terutama dikaitkan dengan kesaksian Boediono yang mengatakan bahwa keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan jangka Pendek oleh Bank Indonesia maupun pengambilalihan Bank Century yang ditetapkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan dengan hati yang bersih.

Kita bisa lihat kembali siapa sebenarnya nasabah-nasabah dari Bank Century ketika keputusan tersebut dilakukan. Apakah benar Bank Century masuk dalam kategori "too big to fail" dan "too connected to fail", sehingga harus diselamatkan karena berdampak sistemik.

Semua data itu seharusnya sudah dimiliki oleh KPK, karena semua itu seharusnya ada di Bank Indonesia. Jusuf Kalla sendiri menilai bahwa Bank Century tidak tergolong bank yang berdampak sistemik apabila harus ditutup. Bank Century hanya menjadi mainan dari para pemiliknya atau istilah yang dipakai Jusuf Kalla, Bank Century dirampok oleh pemiliknya sendiri.

Sejauh yang kita ketahui, nasabah Bank Century memang adalah orang yang memiliki kedekatan dengan pengelola bank dan juga pemegang kekuasaan. Kita masih ingat nama Budi Sampoerna yang memiliki simpanan lebih dari Rp 1 triliun di bank tersebut.

Dengan aturan yang berlaku di Lembaga Penjamin Simpanan, kalau terjadi penutupan terhadap bank, maka jaminan yang diberikan LPS maksimal hanya Rp 5 miliar. Namun dengan keputusan untuk mengambil alih Bank Century, orang seperti Budi Sampoerna terselamatkanlah seluruh simpanannya.

Kita tahu begitu keputusan KSSK untuk mengambil alih Bank Century dikeluarkan, Budi Sampoerna menarik seluruh simpanan yang dimilikinya di Bank Century. Kita tidak tahu, siapa lagi orang-orang kaya yang menyimpan uangnya di Bank Century dan terselamatkan oleh kebijakan tersebut. Faktanya, LPS kemudian harus menyuntikkan dana talangan hingga Rp 6,7 triliun, padahal dalam rapat menjelang keputusan pengambilalihan Bank Century itu dilakukan KSSK, kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilaporkan bahwa hanya dibutuhkan biaya sekitar Rp 632 miliar untuk menyelamatkan bank tersebut.

Boediono seusai pemeriksaan mengatakan bahwa bisa saja ada yang mengambil manfaat dari kebijakan pengambilalihan Bank Century. Untuk itu ia sependapat apabila mereka yang mencoba mengambil keuntungan dikenakan tindakan yang keras, karena langkah yang ditempuh BI dan KSSK untuk mengambil alih Bank Century benar-benar didasarkan atas tujuan menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Hanya saja dalam kasus korupsi, seorang pejabat tidak bisa dikatakan tidak bersalah karena tidak mendapatkan keuntungan apa pun. Ketika memberi peluang kepada orang lain untuk memperkaya karena kebijakan yang diambil, maka pejabat itu tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya.

Dalam kasus Bank Century diyakini banyak pihak yang kemudian mengambil manfaat. Paling tidak ada nasabah besar yang terselamatkan simpanannya. Tidak sedikit pula yang menerapkan aji mumpung dengan memanfaatkan kucuran dana LPS yang memang oleh KSSK tidak pernah diberi pembatasan tentang besarnya pemberian dana talangannya.

Badan Pemeriksa Keuangan yang mencoba melakukan audit forensik kesulitan untuk melacak aliran dana. Pejabat yang ditugasi untuk menangani pengambilalihan Bank Century tentunya bisa dimintai keterangan tentang siapa saja yang mendapatkan aliran dana talangan yang mencapai Rp 6,7 triliun tersebut. Aneh jika uang sampai dikeluarkan LPS, namun tidak jelas siapa penerima uang tersebut.

Penuntasan kasus Bank Century penting dilakukan, karena ini berkaitan dengan uang rakyat. Pada akhirnya rakyatlah yang harus menanggung semua beban itu, sehingga wajar apabila pertanggungjawabannya harus dibuat jelas.

Itulah yang berlaku juga ketika kita meminta dituntaskannya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1998. Hingga saat ini negara harus membayar bunga obligasi sebesar Rp 60 triliun setiap tahunnya dan itu berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Pertanggungjawaban yang kita mintakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan pribadi. Kita percaya bahwa orang seperti Boediono dan Sri Mulyani sangat menjunjung tinggi integritas. Namun sebagai penanggung jawab kebijakan pengambilalihan Bank Century, mereka harus bisa menjelaskan apakah biaya yang telah dikeluarkan benar-benar dipakai untuk tujuan penyelamatan ekonomi nasional dan mengapa sampai terjadi salah guna kewenangan?

Lima tahun kasus ini dibiarkan tanpa kejelasan tentu sudah terlalu lama. Bulan November tahun depan, LPS harus mendivestasi bank yang mereka ambil alih itu. Perbedaan antara harga jual dan dana talangan yang diberikan akan menegaskan berapa kerugian yang harus ditanggung negara. Itulah momen kebenaran untuk mengetahui siapa yang harus mempertanggungjawabkan kerugian negara tersebut.