Langsung aja gan di sini ane mau bahas tentang komisi yang ada di dpr RI.
Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sebuah komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi masalah-masalah tertentu. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Tugas
Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

- mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
-mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.
Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain

-melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
-membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
-melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
-membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Daftar Komisi
Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.

Komisi I
Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi. Yang menjadi pasangan kerja Komisi I adalah sebagai berikut:

- Kementerian Luar Negeri Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia
- Badan Intelijen Negara
- Kementerian Pertahanan
- Mabes TNI
- TNI-AD
- TNI-AL
- TNI-AU
- TVRI
- RRI
- Komisi Penyiaran Indonesia
- Lembaga Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional
- Dewan Ketahanan Nasional

Komisi II
Ruang lingkup Komisi II meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan Komisi Pemilihan Umum. Yang menjadi pasangan kerja Komisi II adalah sebagai berikut:

- Departemen Dalam Negeri
- Badan Pertanahan Nasional
- Sekretariat Negara
- Sekretariat Kabinet

Komisi III
Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut:

- Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Komisi Hukum Nasional
- Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
- Setjen Mahkamah Agung
- Setjen Mahkamah Konstitusi
- Setjen MPR
- Setjen DPD
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Komisi Yudisial
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Ruang lingkup Komisi IV meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut:

- Departemen Pertanian
- Departemen Kehutanan
- Departemen Kelautan dan Perikanan
- Badan Urusan Logistik
- Dewan Maritim Nasional

Komisi V
Ruang lingkup Komisi V meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Yang menjadi pasangan kerja Komisi V adalah sebagai berikut:

- Departemen Pekerjaan Umum
- Departemen Perhubungan
- Menteri Negara Perumahan Rakyat
- Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
- Badan SAR Nasional
- Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Komisi VI
Ruang lingkup Komisi VI meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan Standardisasi Nasional. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VI adalah sebagai berikut:

- Departemen Perindustrian
- Departemen Perdagangan
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Menteri Negara BUMN
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi VII
Ruang lingkup Komisi VII meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Dewan Riset Nasional
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
- PP IPTEK
- Lembaga EIKJMAN

Komisi VIII
Ruang lingkup Komisi VIII meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi VIII adalah sebagai berikut:

- Departemen Agama
- Departemen Sosial
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Amil Zakat Nasional

Komisi IX
Ruang lingkup Komisi IX meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi IX adalah sebagai berikut:

- Departemen Kesehatan
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan
- BNP2TKI
- PT Askes ( Persero)
- PT. Jamsostek( Persero)

Komisi X
Ruang lingkup Komisi X meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi X adalah sebagai berikut:

- Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
- Perpustakaan Nasional

Komisi XI
Ruang lingkup Komisi XI meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Yang menjadi pasangan kerja Komisi XI adalah sebagai berikut:

- Departemen Keuangan
- Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
- Bank Indonesia
- Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pusat Statistik
- Setjen BPK RI
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah