Penulis : Palupi Annisa Auliani Selasa, 19 November 2013 | 03:05 WIB

Ilustrasi memasang alat penyadap di dalam sebuah telepon. | www.nydailynews.com
35
0

11
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas kepada Pemerintah Australia terkait aktivitas penyadapan yang sudah diakui. Reaksi Jerman atas penyadapan Amerika terhadap Kanselir Jerman Angela Merkel seharusnya menjadi contoh.

"Harusnya Presiden SBY tegas bertindak kepada Perdana Menteri Australia seperti langkah Kanselir Merkel ke Presiden Amerika Serikat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo melalui layanan pesan singkat, Senin (18/11/2013).

Dradjad mengingatkan bahwa yang disadap Australia bukanlah SBY sebagai pensiunan jenderal tentara, melainkan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Langkah Kanselir Merkel itu tepat, cerdas, berani, dan terukur. Kedaulatan Jerman terjaga, sementara hubungan baik antar-segmen masyarakat yang lebih luas di kedua negara tak rusak," papar Dradjad tentang alasannya memilih Merkel sebagai model.

Kontra-intelijen

Selain itu, Dradjad berpendapat pemerintah harus segera memanggil para direksi dan manajer dari operator telekomunikasi seluler yang ada saat ini maupun pada periode penyadapan dilakukan.

"Gerebek aktivitas call data record (CDR)-nya. Ini saatnya kontra-intelijen dari Badan Intelijen Negara dan Polri bergerak," ujar Dradjad.

Bila sampai ada dugaan keterlibatan staf teknis hingga direksi perusahaan operator telekomunikasi itu, kata Dradjad, aparat penegak hukum diminta tak ragu menangkap. "Ini untuk bikin kapok agen-agen asing," tegas Dradjad.

Penyadapan telekomunikasi, kata Dradjad, saat ini tak bisa dilakukan tanpa ada kolaborator di Indonesia. "Ini bukan soal SBY, Ani Yudhoyono, atau Hatta Rajasa sebagai pribadi-pribadi. Ini (soal) kedaulatan negara," ujar dia.

Dradjad pun mengajak semua komponen bangsa sejenak melupakan perbedaan politik untuk menyikapi isu penyadapan ini. "Sama seperti Jerman yang bersatu bareng-bareng bereaksi terhadap (penyadapan) Amerika Serikat," ujar dia.