Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding pemerintah Kota Depok sebagai penyebab banjir di Jakarta. Pemerintah Depok seenaknya memberikan izin mendirikan perumahan di daerah yang kontur tanahnya rendah.

“Kalau rendah pasti diuruk dan menganggu yang lain. Karena kalau diuruk, airnya tidak lari karena larinya pasti ke Jakarta lebih kenceng,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/11/13) seperti dikutip okezone.com.

Ahok mengungkapkan, pihaknya tak melarang pemerintah daerah lain untuk tidak memberikan izin bangunan di daerah yang kontur tanahnya rendah seperti di sisi Sungai Ciliwung.

“Makanya sekarang kita lagi cari masih ada enggak lahan-lahan pemilik yang mau jual untuk perumahan di Depok, kami mau beli. Kita berharap Depok itu memberikan izin perumahan jangan kasih di daerah yang konturnya rendah,” jelas Ahok.

“Otonomi daerah kan terserah maunya wali kota, maunya bupati. Makanya tadi saya bilang ke Wapres (Boediono), kalau ada bupati atau wali kota enggak mau nurut, periksa saja pajaknya, hartanya, biaya hidupnya,” pungkasnya.

Seperti kita tahu, banjir dan macet adalah masalah klasik di Jakarta. Dan beberapa waktu lalu Ahok pun menyalahkan pemerintahan pusat karena tak mampu atasi macet.

Janji Jokowi-Ahok atasi banjir dan macet ternyata kandas juga. Jika dulu Jokowi-Ahok membuat janji kampanye yang sombong mengatakan bahwa mudah atasi macet dan banjir di DKI Jakarta. Akhirnya, janji mereka ingkari sendiri.

Mungkin karena bingung dan stress janjinya tidak kesampaian akhirnya Jokowi-Ahok mulai tuding sana-sinisumbersumber terpetjaja

Janji Kampanye Ucap Gampang Atasi Macet & Banjir, Akhirnya Jokowi Mengakui Perlu Bantuan Pemerintahan Pusat

Tergenang karena diguyur hujan, jalan- jalan protokol Jakarta, kian mecat. Salah satu tugas utama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sesuai janji kampanyenya kala itu.

Memang benar. Bukan kota Jakarta namanya kalau tidak macet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun belum lama ini mengungkapkan Pemda DKI Jakarta harus mengatasi masalah kemacetan ibu kota ini. Karena memang merugikan perekonomian.

Tak tinggal diam. Jokowi pun hari ini merespon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Tapi Jokowi mengaku gak rela jika ditugasi sendirian. Ia minta pusat terlibat.

“Itu urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dua-duanya harus kerja bareng,” tangkis Jokowi, Selasa (5/11/2013).

Kenapa harus dengan pemerintah pusat?

Kata Jokowi, karena jalan- jalan di ibu kota dan yang berhubungan dengan daerah lainnya seperti Jabodetabek, adalah kewenangan pemerintah pusat.

Jadi karena itu Jokowi ga rela jika masalah kemacetan itu totao di pundaknya. Karena ia meminta kerja sama pusat- daerah untuk mengatasinya, misalnya memperbaiki infrastruktur jalan dan transportasi massal.

Maka itu ia klaim “dua-duanya harus (penda-pusat) kerja bareng,” pungkasnya
sumberrrr

Janji tinggallah janji, ternyata super Jokowow juga gagal atasi banjir dan macet. Masih mau dicalonkan jd capres 2014 ya, terus gw harus bilang WOW gitu