Arab Saudi bisa memperoleh bom nuklir "jika mau" melalui perjanjian rahasia dengan Pakistan. Negara kerajaan itu dapat memperoleh senjata nuklir jauh lebih cepat daripada Iran, kata media Inggris, BBC.

Pada hari Rabu, 13 November 2013, penyiar program televisi Newsnight mengutip "pembuat keputusan senior" di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengklaim bahwa Pakistan telah membangun senjata nuklir atas permintaan Arab Saudi.

Senjata itu meliputi "hulu ledak yang sudah selesai" yang dapat ditempelkan pada rudal jarak jauh "sekarang siap untuk dikirimkan" sesegera mungkin jika pemerintahan di Riyadh memintanya.

Produser program ini berbicara dengan seorang pejabat senior Pakistan, yang secara umum mengkonfirmasi adanya perjanjian rahasia antara Arab Saudi dan Pakistan. Pakta ini mensyaratkan Pakistan membangun dan mempertahankan persenjataan nuklir untuk digunakan oleh kerajaan 'kaya minyak' Arab Saudi.

Editor Newsnight Mark Urban, menulis di situs BBC bahwa Pakistan mungkin sudah mentransfer beberapa rudal balistik Shaheen ke Arab Saudi, dalam persiapan untuk memberikan hulu ledak nuklir di kemudian hari.

Ini bukan pertama kalinya dugaan adanya pakta rahasia antara Arab Saudi-Pakistan muncul di depan umum, meskipun jarang intelijen Pakistan dikutip dalam berita seperti itu.

Klaim pakta nuklir Arab Saudi-Pakistan telah beredar di kalangan diplomatik sejak pertengahan 1990-an, dengan beberapa sumber mengatakan bahwa Arab Saudi mendanai program senjata nuklir Pakistan sebagai pertukaran atas akses ke hulu ledak nuklir.

Namun para pejabat Saudi dan Pakistan telah tegas dan konsisten menolak gugatan tersebut .

Laporan Newsnight menunjukkan bahwa perjanjian rahasia nuklir Saudi-Pakistan menguat tahun 2003, setelah Amerika Serikat menginvasi Irak. Perubahan lingkungan keamanan di Timur Tengah, yang contohnya adalah dijatuhkannya Saddam Hussein di Irak, yang menyebabkan Riyadh berpaling ke Islamabad untuk meminta bantuan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut berita soal adanya pakta nuklir negaranya dengan Arab Saudi sebagai tudingan yang "spekulatif, usil, dan tak berdasar."

SUMBER