Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memanggil semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat pada 2010, bila benar-benar ingin menuntaskan dugaan dana proyek Hambalang mengalir ke hajatan partai itu. Di antara pihak terkait itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

"Kalau ingin menyelesaikan masalah kongres di Bandung, semua calon tim sukses, OC-nya, SC, Mas Ibas, dan Pak SBY kenapa belum dipanggil?" ujar Juru Bicara Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto saat ditemui Kompas.com, di markas PPI Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (13/11/2013) malam.

Sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, ujar Tri, SBY adalah penanggung jawab kongres. Adapun Ibas, sebut dia, masuk dalam jajaran panitia pengarah (SC).

"Saya minta ke KPK, kalau ingin selesaikan kasus Hambalang dan kongres, harus dipikirkan siapa-siapa yang harus dipanggil," ujar Tri Dianto. KPK, imbuh dia, juga harus bersikap netral ketika melakukan pemeriksaan.

Meski demikian, Tri menolak menjawab apakah SBY dan Ibas menurut dia tahu soal aliran dana di kongres itu. "Saya kira itu (kewenangan) penyidik KPK. Nanti bisa memeriksa apakah ada yang bisa digali," tepis Tri.

Sementara itu, terkait nama Anas Urbaningrum yang turut disebut menerima dana Hambalang untuk kongres, ia menampiknya. "Saya tidak pernah dengar. Mas Anas maju sebagai ketum dipilih pemilih suara dengan hati nurani," klaimnya.

"Mungkin, Mas Anas sosok yang bisa menggantikan Pak SBY," ujar Tri. "Kita tahu Pak SBY sudah dua kali jadi Presiden. Kami lihat Mas Anas figur yang cocok untuk menggantikan Pak SBY."

Saat ini KPK tengah mendalami dugaan dana korupsi Hambalang dan proyek pemerintah lainnya mengalir ke kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Dalam dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebut mendapat Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya. Uang itu disebut dipakai untuk keperluan Kongres Demokrat.


SUMBER