akarta -Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat hingga 12 November 2014 pukul 16.00 WIB hanya ada 24 provinsi yang telah menetapkan upah minimum (UMP) 2014. Realisasi ini masih di bawah target yang seharusnya sudah selesai seluruh provinsi di Indonesia menetapkan UMP 1 November 2013.

Selain itu, ada 13 Provinsi diantaranya telah menetapkan UMP di atas besaran kebutuhan hidup layak (KHL) yang diusulkan dewan pengupahan daerah.

Setelah penetapan upah minimum 2014 di masing-masing provinsi, maka selanjutnya pemerintah mendorong terjadinya perundingan bipartit antara pekerja/buruh dengan manajemen mengenai besaran upah di perusahaan masing-masing.

Untuk upah pekerja yang sudah berkeluarga dan telah bekerja lebih dari satu tahun, maka penetapan besaran upah harus ditekankan pada kesepakatan secara Bipartit di tingkat perusahaan masing-masing.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh melalui kenaikan upah pekerja/buruh secara bertahap.

"Pemerintah terus mendorong kenaikan upah pekerja secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan pengusaha agar proses produksi dan perekonomian tetap berjalan," kata Irianto Simbolon dalam keterangan pers di Jakarta pada Selasa (12/11/2013).

Berikut daftar besaran UMP 2014 dari 24 provinsi:

Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp 1.337.500
Banten Rp 1.325.000 atau naik Rp 13,25% dari UMP 2013 Rp 1.170.000
Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp 1.553.127
Kalimantan Barat Rp 1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp 1.060.000
Jambi Rp 1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp 1.300.000
Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp 1.125.207
Sumatera Barat Rp 1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp 1.350.000
Bangka-Belitung Rp 1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp 1.265.000
Papua Rp 1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp 1.710.000
Bengkulu Rp 1.350.000 naik 45% dari UMP 2013 Rp 930.000
NTB Rp 1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp 1.100.000
Jakarta Rp 2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp 2.200.000
Kepulauan Riau Rp 1.665.000, naik dari UMP 2013 Rp 1.365.087
Riau Rp 1.700.000, naik 21,43% dari UMP 2013 Rp 1.400.000
Sumatera Utara Rp 1.505.850, naik dari UMP 2013 Rp 1.305.000
Kalimantan Timur Rp 1.886.315, naik dari UMP 2013 Rp 1.762.073
Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1.750.000, naik 12,9% dari UMP 2013 Rp 1.550.000
Sulawesi Tengah Rp 1.250.000, naik 25,63% dari UMP 2013 Rp 995.000
Maluku Rp 1.415.000, naik 10,98% dari UMP 2013 Rp 1.275.000
Gorontalo Rp 1.325.000, naik 12,77% dari UMP 2013 Rp 1.175.000
Papua Barat Rp 1.870.000 naik 8,72% dari UMP 2013 Rp 1.720.000
Sulawesi Utara Rp 1.900 naik 22,58% dari UMP 2013 Rp 1.550.000
Sulawesi Selatan Rp 1.800.000 naik 25% dari UMP 2013 Rp 1.440.000
Sumatera Selatan Rp 1.825.000 naik 12% dari UMP 2013 Rp 1.630.000
(hen/dnl)

[URL="http://finance.detik..com/read/2013/11/12/171052/2410935/4/baru-24-provinsi-sudah-tetapkan-ump-ini-daftarnya"]Sumber[/URL]

klo yang penghapusan outsourcing alias ocot.. boleh juga tuh gan

Link terkait

• Baru 24 Provinsi Sudah Tetapkan UMP, Ini Daftarnya
  
• Ini Besaran UMP 2014 16 Provinsi per 1 November 2013
  
• Empat Provinsi Disinyalir tidak akan Tetapkan UMP
  
• Pengaruhi Investasi, Walikota Malang Tak Setuju UMK Tinggi
  
• UMP Sumut 2014 Ditetapkan Rp 1.505.850
  
• SPSI Riau Kecewa UMP Tahun 2014 Hanya Naik Rp 300 Ribu
  
• Jokowi Teken UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta
  
• Pakde Karwo Setujui Empat Tuntutan Buruh
  
• Jokowi Nilai UMP Rp 2,441 Juta Sudah Ideal