Namun, soal harga, Inggris tak mau jual lahannya sesuai standar NJOP

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berencana membeli lahan eks Kedutaan Besar Inggris di dekat Bundaraan Hotel Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat. Lahan yang ditinggalkan Kedubes Inggris itu akan dijadikan taman kota dan resapan air hujan.
Rencana Pemprov DKI itu didukung oleh pemerintah Inggris. Kepastian ini muncul setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bertemu Utusan Dagang Perdana Menteri Inggris, Richard Graham MP.

"Kami baru bicara banyak, salah satunya negosiasi pembelian lahan eks kedutaan Inggris di dekat HI. Dia sudah kasih lampu hijau buat jual ke kita," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu 13 November 2013.

Ahok mengatakan bahwa pihak Inggris menginginkan penjualan tidak menggunakan standar harga sesuai nilai jual objek pajak (NJOP). Mereka menilai NJOP lahan kedutaan Inggris terlalu rendah bila menggunakan perhitungan itu.

"Kami tidak masalah. Yang penting dia jual ke kami. Mereka boleh saja pakai harga taksiran mereka. Mereka ingin pakai harga pasaran di kawasan itu," ujarnya.

Mengenai harga yang ditawarkan Pemerintah Inggris, ia mengaku belum mendapat penawaran pasti. "Mereka katanya mau survei harga dulu. Baru mengajukan penawaran. Kami masih nunggu," ujarnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap penjualan lahan eks Kedubes Inggris ini bisa rampung. Selain lokasinya yang strategis karena dekat HI, taman ini, kata dia, juga mampu jadi lahan resapan air saat hujan. "Ini juga buat pemenuhan kebutuhan RTH Jakarta yang masih sangat kurang."

Sesuai peraturan, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta minimal 30 persen dari luas keseluruhan. Tapi, pada kenyataanya luas RTH yang mempunyai fungsi sebagai wilayah resapan air dan penekan polusi saat ini jumlahnya tidak lebih dari 10 persen. (ren)