Setelah didesak Pemerintah Amerika Serikat, pemerintah RI akan menyederhanakan izin pertambangan. Amerika Serikat saat ini berada di urutan keempat dalam urutan negara-negara yang menanamkan investasinya di Indonesia. Maka dari itu, mereka meminta penyederhanaan perizinan-perizinan di Indonesia. Keluhan atas berbelitnya perizinan dalam berinvestasi terutama di sektor minyak dan gas bumi diutarakan delegasi US-Asean Business Council (USABC) saat bertemu Menko Perekonomian, Hatta Rajasa dan Menteri ESDM, Jero Wacik di kantor Menko Perekonomian, Senin (11/11/2013).

Hatta Rajasa mengatakan, investasi kita jadikan salah satu pilar ekonomi kita. Hambatan-hambatan investasi harus diperbaiki, perijinan-perijinan harus disederhanakan."Memperbaiki investasi merupakan pertaruhan kita," ujar Hatta.

Membuka investasi, kata Hatta merupakan kepentingan nasional, akan kita tetapi memberikan perlindungan kepada pengusaha kita juga penting.

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang timbul di bidang investasi, pemerintah telah membentuk desk khusus yang nantinya akan melakukan pertemuan bulanan untuk memecahkan masalah secara lebih fokus dan spesifik. “Jadi, kalau ada hambatan-hambatan yang mengganggu, kita bicarakan secara spesifik sampai keluar rekomendasinya seperti apa,” kata Hatta.

Sementara itu Menteri ESDM, Jero Wacik menyatakan, saat ini perizinan-perizinan sedang disederhanakan, dan setiap tahun ditinjau ulang. "Semua sedang kita sederhanakan, kan setiap tahun kita berusaha menyederhanakan. Kalau berbelit-belit lama nanti, kalau lama, dia rugi kita rugi, lama dapat gas, lama dapat minyak gitu, kan. Jadi, kalau lama itu kan mereka rugi kita rugi, makin cepet, makin sederhana, akan makin sama-sama enak, ini sedang kita rapihkan," ujar Wacik.


Sumber: http://id.geoenergi.co/read/policy-r.../#.UoMZiRDHaM8