JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait usulan pajak 0 persen untuk pengadaan kendaraan umum di DKI Jakarta. Meski sudah disampaikan, namun saat ini belum ada keputusan tertulis dari pemerintah pusat.

"Saya maunya harus tertulis," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/10/2013).

Kendati demikian, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku optimistis usulannya itu akan diterima oleh pemerintah pusat. "Kelihatannya mau diberikan," ujarnya.

Senada dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mau persetujuan hanya berupa lisan. "Kita mesti tunggu dari Menteri Keuangan, semua musti ada suratnya. Jangan rapat-rapat, ya, ya, ya, tahunya enggak jalan," kata Ahok.

Ahok menjelaskan, pajak kendaraan untuk impor agen tunggal pemilik Merk (ATPM) yang sudah ada merek lokalnya, seharusnya dapat digratiskan pajaknya.

"Kita juga meminta Menteri Keuangan harus hapus pembelanjaan dan langsung menggunakam e-catalog sehingga tidak dikenai pajak lagi di Menteri Keuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok sempat mengeluhkan pajak impor kendaraan sebesar 40 persen yang menghambat pengadaan dan peremajaan metromini, kopami dan kopaja.



sumber