Skalanews - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mengkritisi tingginya biaya penyelenggaraan Pemilu 2014 yang diperuntukkan bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pasalnya, dalam pengelolaan anggaran Pemilu 2014, baik KPU maupun Bawaslu dinilai tidak transparan dan akuntabel. Bahkan, KUAK Negara menilai penggunaan anggaran Pemilu 2014 itu cenderung boros dan tak efektif, lantaran alokasinya diluar penyelenggaraan.

Koordinator KUAK Negara, Arif Nur Alam mengungkapkan baru-baru ini di dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, Komisi II DPR menyetujui anggaran Pemilu 2014 untuk KPU RI yang sebesar Rp15.410.408.218.000.

"Dan anggaran untuk Bawaslu RI sebesar Rp3.261.857.100.000. Tapi sebenarnya, anggaran persiapan Pemilu 2014 sudah dimulai sejak tahun 2013," kata Arif saat menggelar konferensi pers di cafe Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) siang.

Dalam APBN 2013, kata Arif, anggaran penyelenggaran Pemilu 2014 untuk KPU RI sebanyak Rp7,3 triliun dan untuk Bawaslu RI sebanyak Rp856 miliar. Jadi, total biaya penyelenggaraan Pemilu 2014 untuk KPU RI sekitar Rp22 triliun, dan Bawaslu RI sekitar empat triliun rupiah.

"Besaran alokasi tersebut tidak jauh beda dengan Pemilu tahun 2009 lalu. Namun, dari jumlah tersebut, pihak Bawaslu RI justru mengalokasikan untuk membeli lima buah mobil bermerek Toyota Camry, yang notabene merupakan mobil mewah, untuk keperluan mobil dinas," katanya.

Parahnya, tambah dia, ketika dikonfirmasi Ketua Bawaslu RI justru mengatakan bahwa mobil tersebut tidak mewah dan berharga murah. Padahal dalam sebuah situs menyebutkan harga mobil Camry di Jakarta berkisar antara Rp498 juta hingga Rp672 juta.

"Dan tiga Honda CRV Rp392 juta. Artinya, pembelian mobil dinas tersebut ditaksir mencapai Rp1,5 miliar. Disisi lain, selama proses persiapan Pemilu 2014, peranan Bawaslu RI dinilai oleh sejumlah pihak tidak optimal di hampir semua tahapan yang sudah berlangsung," kata dia.

Arif menambahkan, tak hanya Bawaslu, tapi juga KPU RI yang disinyalir juga telah membeli lima buah mobil Camry, yang ditaksir senilai Rp3,5 miliar. "Padahal itu mobil periode sebelumnya masih layak untuk dipakai sebagai kendaraan atau operasional KPU dan Bawaslu."

Selain itu, hal ini juga sangat kontradiktif dengan terlambatnya pembayaran honor Panitia Pengawas di daerah. Seharusnya, anggaran Pemilu 2014 dikelola secara efektif untuk atau demi kelancaran proses demokrasi yang ada di Indonesia," kata Arif menyesalkan. (Risman Afrianda/day)

http://skalanews.com/berita/detail/1...-Dipertanyakan