KOMPAS.com — Di ketinggian pegunungan yang tertutup salju, terlihat warga adat berkeliaran mengenakan cawat, kontras dengan para penambang yang bekerja menggunakan mesin teknologi tinggi untuk mengekstrak emas dan bijih tembaga di fasilitas milik Amerika Serikat di daerah terpencil Indonesia.

Kompleks tambang yang dijaga ketat ini adalah terbesar di negara yang kaya sumber daya dan menjadi kontroversial selama lebih dari lima dekade -dituduh merusak lingkungan dan mengeruk kekayaan besar namun sedikit memberi dampak kepada daerah sekitar yang didera kemiskinan.

Freeport sekarang menghadapi pertarungan dengan pemerintah untuk memperpanjang kontraknya. Sejumlah kalangan termasuk politisi mulai memaksa tambang asing meninggalkan negara ini.

Selama tiga dekade pemerintahan diktator Suharto, yang berakhir pada tahun 1998, Freeport diberikan kehidupan yang relatif mudah dengan bermacam hak.

"Ada anggapan bahwa Freeport telah mengambil banyak namun sedikit berbagi dengan daerah setempat," kata seorang sumber pemerintah yang akrab dengan negosiasi untuk memperpanjang kontrak tambang raksasa ini.

Pihak otoritas menuntut penambang asing menyerahkan kepemilikan penuh aset tambang mereka, membayar pajak lebih tinggi pada ekspor mineral dan membangun smelter di Indonesia, agar bukan bijih yang dikirim ke luar negeri untuk diproses.

"Itu seperti saya menyewa rumah selama 20 tahun, tapi setelah 10 tahun kesepakatan berjalan, pemilik datang kepada Anda dan mengatakan 'ini tidak adil, saya harus manaikkan sewa'," kata Tony Wenas dari Asosiasi Pertambangan Indonesia.

Tetap di Indonesia

Kontroversi tambang raksasa in meningkat dengan adanya serangakai peristiwa berdarah.

Sejak tahun 2009, 15 orang tewas dalam serangkaian penembakan misterius oleh penembak jitu yang bersembunyi di pegunungan.

Penumpang bus Freeport kini telah dilengkapi dengan rompi dan kaca antipeluru demi keselamatan saat perjalanan mengangkut pekerja. Area tambang pun dijaga oleh ratusan tentara dan polisi.

Separatis berada di balik penembakan -pemberontakan telah mendidih di Papua sejak diserahkan ke Indonesia pada 1969- namun ada juga yang percaya bahwa itu aksi militer yang berusaha untuk membenarkan kehadiran mereka dan memeras lebih banyak uang dari Freeport.

Tantangan lain juga muncul dari dalam. Ribuan pekerja kontrak menggelar pemogokan selama tiga bulan di 2011, yang telah melumpuhkan produksi. Mereka mengklaim sebagai pekerja Freeport yang dibayar rendah. Aksi itu berakhir ketika perusahaan setuju untuk menaikkan gaji.

Meskipun semua kesulitan, Freeport bertekad untuk tetap dengan Grasberg, permata mahkota di kerajaannya.

Selama kunjungan ke Jakarta pada Mei, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson, menjelaskan Grasberg sebagai aset besar bagi negara. "Tidak ada pikiran pergi dari sini. Tidak ada pikiran sama sekali," tambahnya.

Meskipun ada kekhawatiran, Freeport telah memberikan sinyalemen bersedia untuk memenuhi permintaan pemerintah. Baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman untuk membangun smelter tembaga dan setuju untuk membayar royalti yang lebih tinggi pada ekspor.

Sebagian besar pengamat memperkirakan kontrak Freeport akan diperpanjang dan perusahaan tetap berada di Indonesia.