Bandung, Antara Jateng - Rakyat Indonesia harus segera memahami kesalahan agar tidak terus-menerus mengalami krisis total, sumber kekayaan alam harus dapat diakses oleh rakyat melalui program reforma agraria, kata Galih Andreanto, narasumber sekaligus penulis buku dalam kegiatan bedah buku "Indonesia Negara Merdeka yang Terjajah", Rabu (23/10)

Galih mengungkapkan bahwa kepentingan asing yang mendominasi perekonomian negara serta masifnya penguasaan swasta dan asing atas sumber kekayaan alam adalah faktor utama kenapa bangsa Indonesia tidak mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Reforma Agraria adalah jalan utama dan jalan satu-satunya menegakkan kembali cita-cita para pendiri bangsa. Reforma Agraria adalah agenda bangsa yang senapas dengan UUD45, Pasal 33 dan UUPA Nomor 5 Tahun1960. "Jika reforma agraria tidak dijalankan, Indonesia akan makin jauh menyimpang dari cita-cita proklamasi 45," tegas Galih.

Lebih lanjut Galih mengemukakan, "Kita harus menginsafi kenyataan kejamnya kolonialisme yang dahulu menjajah manusia Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita, keinsafan itulah basis kesadaran para pendiri bangsa melahirkan UUPA No.5/1960 untuk melaksanakan reforma agraria. Namun, pasca-Sukarno dijatuhkan, hingga kini negara mengabaikan kewajibannya melaksanakan reforma agraria."

Di hadapan seratusan peserta diskusi yang notabene mahasiswa dan mahasiwi Universitas Padjadjaran ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad, Galih berharap bukunya dapat dijadikan semua elemen bangsa, terutama generasi penerus, agar memahani apa akar persoalan yang melanda pertiwi serta memahami rute jalan keluar menuju cita-cita proklamasi 45, yaitu membentuk tatanan adil dan makmur.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin yang juga menjadi narasumber dalam bedah buku di Unpad tersebut dalam pemaparannya mengatakan, "Buku ini sangat tepat dijadikan pegangan politik karena menjadi penunjuk cara memperbaiki kebobrokan pengelolaan tanah air Indonesia melalui reforma agraria."

Penanggap dalam bedah buku tersebut dosen pengajar sosiologi Unpad, Yusar, S.Sos., M.Si. mengungkapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat data yang akurat dalam buku tersebut memang masih dalam keadaan terjajah. "Indonesia sejak 1945 baru ke depan pintu gerbang kemerdekaan, tetapi belum memasuki fase pembentukan masyarakat yang adil dan makmur," ungkap Yusar.

Buku Indonesia Negara Merdeka yang Terjajah berisikan artikel babak demi babak rezim mulai dari Sukarno hingga era SBY. Adapun tema buku ini mengangkat indikator-indikator utama kenapa bangsa Indonesia masih terjajah hingga kini di antaranya: Nasionalisasi era Presiden Sukarno; Asingisasi Perusahaan Nasional; Perjanjian WTO di era Pemerintahan Suharto; Utang Indonesia; Yayasan dan Bisnis Keluarga Cendana; Daftar Perusahaan Swasta Asing yang Menguasai Cabang-cabang Produksi yang Penting bagi Negara dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak.

Selain itu Penguasaan Asing atas Bumi, Air dan Kekayaan Alam; APBN-P 2012 dan RAPBN 2013; Pejabat Negara yang Dihukum Karena Kasus KORUPSI, KOLUSI, dan NEPOTISME; Daftar Pengusaha yang Terbukti Merugikan Negara; Banjir Barang IMPOR; Ekspansi Ritel Modern dan Minimarket sebagai Upaya Pemsikinan Struktural; Restoran Milik Asing; Investasi Asing yang Menguasai Perekonomian Indonesia; Buruh Indonesia; Penguasaan Lahan di Indonesia; Pengangguran, Kemiskinan dan Kebodohan; TKI dan TKW di luar negeri; Konflik Horisontal dan Vertikal; Peredaran Narkoba; Terorisme serta Pelaksanaan REFORMA AGRARIA sebagai jalan keluar persoalan bangsa.

Buku Terbitan Founding Father House (FFH) setebal 691 halaman ini ditulis oleh Anton Poniman, Galih Andreanto, Ardinanda Sinulingga, Vayireh Sitohang, Desta Ardiyanto, Mochamad Fadjri, Galih Prasetya dan Well Tyson Napitu telah meraih Bestseller di beberapa toko buku di Indonesia.

Editor : D.Dj. Kliwantoro

sumber: http://www.kpa.or.id/?p=2645