Dalam sebuah pranata sosial yang demokratis, terkenal sebuah ungkapan bahwa pemimpin adalah cermin dari masyarakat yang dipimpinnya. Ketika ia menjadi seorang pemimpin yang amanah, bekerja keras, dan jujur, maka masyarakat yang dipimpinnya juga berkarakter amanah, kerja keras, dan jujur. Sayangnya, ungkapan ini dapat menjadi bumerang, ketika seorang pemimpin justru menjadi sosok yang arogan dan koruptif.

Suka tidak suka, Indonesia menjadi korban model kepemimpinan yang arogan dan koruptif, sehingga tidak aneh lagi jika korupsi sudah dilekatkan sebagai bagian dari budaya Indonesia. Setelah rezim Orde Baru ditumbangkan di tahun 1998, kepemimpinan yang bobrok justru semakin merajalela di Indonesia. Sudah tak terhitung berapa banyak kepala daerah dan pejabat publik yang terjerat kasus korupsi.

Anekdot satir mengungkapkan, korupsi di zaman Orde Baru hanya berlangsung di bawah meja; namun di periode pasca reformasi, meja juga turut dikorupsi oleh mereka yang mengaku sebagai pemimpin dan abdi negara.

Bobroknya situasi saat ini bisa jadi disebabkan oleh ketidaksadaran pemimpin dalam menghayati dan menerapkan esensi dari kepemimpinan, yaitu sikap melayani. Sikap ini bisa dibilang adalah salah satu unsur terpenting dalam mengemban amanah masyarakat dan memegang jabatan publik.

Inti dari sikap melayani bisa dilihat dari kebiasaan seseorang, khususnya dalam pelayanan publik. Pejabat publik acapkali memanfaatkan kekuasaan mereka dalam pelayanan publik untuk menguras kantong masyarakat dan menggemukkan pundi-pundi mereka pribadi.

Sederhananya, kondisi ini bisa dilihat dari pelayanan publik yang paling umum dan sederhana; mengurus KTP. Janji-janji bahwa pengurusan KTP tidak memerlukan biaya, seringkali tidak dinyatakan dengan baik. Masyarakat di-“ping-pong” ke berbagai meja dan harus mengeluarkan kocek untuk pelayanan ini.

“Maaf pak, pengurusan ini ada biaya administrasinya,” ujar pejabat publik yang mengurus KTP. Sedikit heran dan penasaran, pernyataan ini diikuti dengan pertanyaan, “Berapa ya pak?”. Entah ironis atau lucu, pertanyaan itu dijawab oleh si pejabat publik sekenanya saja, “Seikhlasnya bapak saja.”

Sungguh seperti dagelan. KTP yang seyogyanya adalah hak dari setiap warga negara, justru diperlakukan sebagai komoditi. Padahal kita tahu mereka ditempatkan dan dibayar untuk mengerjakan tugasnya. Memang, sekalipun seseorang dibayar, kalau ia tidak memiliki atau suka dengan tugas yang diemban, akan sulit sekali untuk menjadi pelayan dalam melaksanakan tugasnya.

Di tengah berbagai pesimisme tentang kepemimpinan di Indonesia, masih ada secercah harapan melalui pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Duet yang berhasil memenangkan Pilkada Jakarta di tahun 2012 ini seakan mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah minimnya pemimpin yang beramanah dan bekerja keras.

Terpaan kritik dan dinamika politik yang cukup tinggi, tak menyurutkan niat mereka berdua untuk terus bekerja melayani masyarakat dan menegakkan esensi dari kepemimpinan—melayani. Keberhasilan merelokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang, penertiban permukiman liar di Danau Sunter, jaminan kesehatan, serta jaminan pendidikan, adalah segelintir keberhasilan duet ini dalam mengemban amanat masyarakat.

Kedua sosok pemimpin Jakarta ini memang tidak sempurna. Tetapi, paling tidak, masyarakat mulai memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemimpin dan pejabat publik yang mereka pilih. Tak hanya itu, mereka juga menjadi inspirasi untuk lahirnya pemimpin-pemimpin generasi baru di Indonesia yang mengedepankan servant leadership untuk kepentingan publik.

Fakta menarik yang perlu diketahui, sosok seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta sesungguhnya tidak terlalu istimewa, mengingat masyarakat Indonesia memiliki akar budaya untuk melahirkan pemimpin yang tidak melulu berorientasi kekuasaan dan kekayaan material.

Kita memiliki berbagai kearifan lokal yang memiliki esensi “bahwa hidup seseorang akan sangat berguna ketika ia bersedia melayani”. Kita bisa menjumpainya dalam budaya Jawa, Batak, Kalimantan, dan yang lainnya. Intinya, negara ini sebenarnya berkarakter “melayani”.

Dengan modal kearifan lokal dan inspirasi dari pemimpin yang menerapkan servant leadership secara sungguh-sungguh, harapan untuk menghasilkan pemimpin yang bersedia melayani bukanlah mimpi di siang bolong.

Dua modal utama ini bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi jumlah pejabat publik yang bermental sogok, sekedar menerapkan kebijakan, duduk di meja mewah dan menjadi penandatangan dokumen kontrak milyaran rupiah.

Generasi muda harus menyadari bahwa servant leadership tidak melulu berkisar di jabatan publik. Tentunya, posisi pejabat publik adalah tolak ukur yang paling mudah untuk menilai kepemimpinan. Namun yang perlu diingat, servant leadership adalah persoalan aksi bukan posisi.

Servant leadership bisa dimulai dan diterapkan dalam keluarga, kampus, hingga organisasi ekstrakurikuler. Pada akhirnya nanti, servant leadership akan menjadi kebiasaan yang kita bawa dalam bekerja, hingga mungkin salah satu dari kita mengemban amanat masyarakat sebagai pejabat publik.

Tugas kita menggembalikan karakter “melayani” di negara ini, seperti semangat “gotong-royong” pada masa lalu. Ada nilai ‘saling melayani’ yang kuat didalamnya. Mari jejakkan servant leadership di Tanah Merah Putih!

sumber: http://www.fokal.info/fokal/2013/11/...h-merah-putih/