Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jujur adalah modal dasar membangun masa depan Indonesia. Sebab, dalam DPT jujur itulah terkandung aspirasi rakyat yang wajib diaktualisasikan pemimpin terpilih dalam menyusun program pembangunan. BACA SELENGKAPNYA …

“Maka, jangan pernah lagi menoleransi Daftar Pemilih Tetap bermasalah. Yakinlah, bangsa ini akan terus berselimut masalah jika pemimpinnya muncul dari DPT yang manipulatif,” tegas Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI di Jakarta (31/10).

Bambang berharap ketidakjujuran atas Daftar Pemilih Tetap jangan lagi diulang, karena hanya akan menghadirkan sosok-sosok Sengkuni. Maka, persiapan menuju Pemilu 2014 harus dijadikan momentum untuk memberangus semua potensi kecurangan, termasuk niat kelompok-kelompok tertentu memanipulasi Daftar Pemilih Tetap.

BACA, PENTING: Negarawan Itu Lahir Lewat Daftar Pemilih Tetap Yang Jujur
http://suaraagraria.com/detail-1736-...ang-jujur.html

Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 ini lalu mendukung upaya-upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap bagi Pemilu tahun 2014 selama dua pekan. Penundaan itu sejalan dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang meminta KPU mencermati lagi data DPT di tiap kabupaten kota, provinsi, hingga nasional, karena dinilai tidak sesuai.

Langkah selanjutnya yang perlu diambil KPU adalah dengan meninjau ulang kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). “Sebaiknya kerja sama dilakukan dengan dengan ahli-ahli teknologi informasi (IT), termasuk ahli-ahli di Lemsaneg, “demkian kata Bambang, mengutip Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI.

“Gagasan memberi peran kepada Lemsaneg dalam penyelenggaraan Pemilu di era modern ini memang terkesan aneh, bahkan mencurigakan. Lemsaneg bekerja tertutup untuk kepentingan negara, sementara pengelolaan penyelenggaraan Pemilu wajib transparan. Apa pun argumentasi dan alasannya, memberi peran kepada Lemsaneg adalah inisiatif yang terlalu dipaksakan,” ujar Bambang heran.

Kalau publik menilai ada motif-motif tak terpuji dalam usaha kerjasama KPU-Lemsaneg adalah wajar kiranya. Mengingat lembaga sandi bekerja untuk kepentingan pemerintah, utamanya dalam konteks kepentingan pertahanan negara. Sedangkan KPU dituntut terbuka dan independen.

Karenanya, KPU harus bersungguh-sungguh dalam mengelola dan memfinalkan jumlah Daftar Pemilih Tetap. Perbedaan antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) versi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPT versi KPU harus segera disinkronisasikan.

Hasil kelola data jumlah WNI di luar negeri yang berhak memilih pun harus segera dipublikasikan. Sinyalemen Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tentang 4,5 juta WNI di luar negeri yang terancam tidak dapat memilih harus diklarifikasi KPU.

DP4 yang diterima KPU dari Kemendagri mencatumkan jumlah 190 juta, dan 145 juta di antaranya direkam dari data e-KTP. Dari proses pemutakhiran data oleh KPU, hanya 136 juta yang ditemukan berbasis e-KTP.

Setelah dilakukan pemutakhiran data lanjutan, KPU mengumumkan, jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap dan sudah diunggah ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) baru 186 juta pemilih, minus data pemilih dari Kabupaten Nduga, Papua. Selisih data ini bisa membuat persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2014 sarat masalah.

Source: http://suaraagraria.com/detail-1735-...lih-tetap.html


BACA BERITA TERKAIT:
Transparency International: Pemilu Sebentar Lagi, Awasi Simbiosis Pejabat Korup - Pebisnis Hitam
http://suaraagraria.com/detail-1402-...nis-hitam.html
LBH Pers: Pers Jangan Perburuk Jalannya Pemilu Legislatif
http://suaraagraria.com/detail-1673-...egislatif.html
Demi Keadilan & Keberimbangan, Peserta Pemilu Dapat Iklan Gratis di TV
http://suaraagraria.com/detail-1478-...tis-di-tv.html