Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit atau pemeriksaan anggaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dilakukan dalam tahun anggaran 2013. Audit akan dilakukan BPK pada tahun 2014 mendatang.

Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk mengatakan pihaknya baru melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran program KJS pada tahun 2014, karena program ini baru intensif dilakukan pada tahun anggaran 2013.

"Audit anggaran KJS baru dimulai tahun 2014, karena penerapan program ini baru dimulai pada tahun 2013," kata Blucer dalam acara Media Workshop BPK di BPK RI Perwakilan DKI, Jl MT Haryono, Jakarta, Senin (4/11).

Audit yang akan dilakukan BPK dalam bentuk general audit. Artinya tahap awal pihaknya akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan dari pelaksanaan program KJS. Dari general audit tersebut akan dilihat realisasi anggaran yang terserap dari total jumlah anggarannya.

"Kita lihat secara umum dulu. Nanti baru kita bisa mendapatkan indikasi-indikasi tertentu yang dapat kita kembangkan apakah perlu adanya evaluasi kinerja pelaksanaan program KJS," ujarnya.

Blucer menegaskan audit program KJS dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat di Jakarta. Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap optimalisasi pelayanan rawat inap kelas tiga di rumah sakit.

Pemeriksaan dilakukan dengan melihat sistem informasi yang terintegrasi, evaluasi perhitungan tarif daswar pembayaran KJS, pengembangan sistem pengajuan klaim, mekanisme verifikasi dan pembayaran klaim yang efektif.

Lalu evaluasi alokasi, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM), pengembangan sistem monitoring dan alokasi kebutuhan obat dan alat kesehatan serta sosialisasi hidup sehat.

Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan rawat inap kelas tiga di rumah sakit, lanjutnya, BPK menemukan pelayanan kesehatan kepada pasien belum sesuai standar. Lalu mutu pelayanan kesehatan yang diberikan perawat dan dokter kepada pasien di ruang rawat inap kelas tiga masih rendah.

Serta bagian pendaftaran pasien rawat inap rumah sakit tidak memberikan informasi yang benar mengenai ketersediaan ruang rawat inap kelas tiga.

"Saat pemeriksaan, kami temukan pihak rumah sakit ada yang bilang ruang kelas tiga habis, padahal waktu kami cek, ruang rawat inap kelas tiga masih ada. Kemudian banyak yang bilan dokter dan perawat di kelas tiga jutek atau judes," ujarnya.

Langkah BPK melakukan audit anggaran KJS yang menelan anggaran Rp 1,8 triliun disambut baik oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pemprov DKI membuka seluas-luasnya bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran dalam program KJS.

"Memang harus. Kita juga undang BPKP, termasuk audit CSR. Prinsipnya harus diaudit supaya jelas. Audit itu kan bukan hanya menemukan kecurangan atau tidak. Tetapi audit itu memberitahukan kita sisi mana yang harus diperbaiki. Intinya, makin banyak yang audit kita makin seneng," ujarnya.

Ahok juga mengakui temuan BPK yang menyatakan pelayanan dokter dan suster di kelas tiga tidak ramah terhadap pasien.

"Betul itu. Saya banyak mendapatkan laporan itu. Makanya kita mau perbaiki. Kalau soal kesehatan saya banyak belajar, sampai kasus penyakit, penanganannya kenapa obatnya diberikan ini, itu juga saya pelajari," tuturnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/FER auditkjs

banyak yg bakal deg2an neh