Hari Senin (4/11) Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan mengumumkan daftar pemilih tetap yang akan menjadi patokan mengenai  jumlah total pemilih yang akan mengikuti Pemilihan Umum 2014. Daftar pemilih tetap merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu di tahun depan.
     
Sejak kita menerapkan sistem demokrasi pada tahun 1998, daftar pemilih tetap merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan pemilu. Tidak usah heran apabila kemudian selalu menimbulkan kekisruhan dan pertanyaan tentang pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Oleh karena itulah kita sebenarnya melihat hal yang positif ketika Kementerian Dalam Negeri mencoba menerapkan sistem identifikasi tunggal untuk data kependudukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan apabila mampu membangun sistem data kependudukan yang akurat.

Namun proyek elektronik kartu tanda penduduk ternyata sarat dengan persoalan. Ternyata yang dilakukan hanyalah sekadar komputerisasi pencatatan data kependudukan. Kita tidak sedang membangun sistem data kependudukan yang dapat diandalkan.

Dengan hanya sekadar menginput data ke dalam komputer, maka hasilnya sangat tergantung dari apa yang kita masukkan ke dalamnya. Ketika yang kita masukkan data sampah, maka yang akan dihasilkan juga pasti sampah.

Hasil itu kita rasakan ketika kita hendak melaksanakan hajatan pemilu tahun depan. Daftar pemilih tetap yang disiapkan oleh KPU tidak mampu ditunjang oleh data kependudukan yang dimiliki Kementeriaan Dalam Negeri. Penyimpangan yang terjadi sangatlah besar.

Bagaimana tidak besar kalau sampai ada perbedaan data pemilih dan data kependudukan sampai 10 juta. KPU dan Kementerian Dalam Negeri memang berupaya keras untuk menyinkronkan data mereka. Namun masih ada lebih empat juta data pemilih yang tidak bisa diverifikasi.

Kementerian Dalam Negeri sudah menyerah terhadap perbedaan data yang masih ada. Mereka tidak tahu lagi bagaimana menyelusuri data kependudukan yang tidak ada pada sistem yang mereka miliki.

Tidak validnya daftar pemilih tetap sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilu. Pengalaman selama ini, perbedaan data itu bisa dipakai oleh partai politik tertentu untuk melakukan kecurangan. Data yang tidak akurat itu bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah perolehan suara mereka.

Tentu saja wajar apabila partai politik peserta Pemilu 2014 menggugat daftar pemilih tetap yang tidak valid. Mereka menuntut agar pelaksanaan pemilu lebih baik ditunda sampai urusan daftar pemilih tetap bisa diselesaikan.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban bahkan secara keras mengatakan bahwa kekisruhan daftar pemilih tetap sekarang ini merupakan tanggung jawab Presiden. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu, menurut Kaban, Presiden tidak bisa tinggal diam dan harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan data yang tidak valid ini.

Persoalan semakin pelik ketika dikaitkan dengan dana triliun rupiah yang sudah dikeluarkan untuk membangun sistem data kependudukan. Artinya ada kemubaziran dalam pelaksanaan proyek e-KTP, karena ternyata tidak bisa menunjang pelaksanaan pemilu.

Kalau untuk pemilu saja, data sistem kependudukan tidak bisa diandalkan, jangan-jangan untuk proyek lain pun data yang ada itu tidak bisa diandalkan. Misalnya di dalam pemberian bantuan langsung tunai atau beras untuk orang miskin, karena data yang ada tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Beberapa kajian terhadap daftar pemilih tetap di daerah menunjukkan penyimpangannya memang mengkhawatirkan. Di satu provinsi penyimpangannya mencapai ratusan ribu, yang kalau dibiarkan bisa membuat satu partai politik mendapatkan satu kursi gratis di satu provinsi.

Kita berharap KPU sungguh-sungguh bekerja untuk menuntaskan kekisruhan daftar pemilih tetap. KPU tidak bisa terus menerus melakukan kesalahan yang sama. Kali ini ada keinginan kuat untuk membuat pelaksanaan pemilu jujur dan adil, agar pemimpin yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang benar-benar memiliki kemauan menyejahterakan kehidupan rrakyat dan sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa dan negara ini. Kita lihat saja nanti!