JAKARTA, KOMPAS.com – Pengusaha menyarankan pemerintah mencontoh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, yang mengupayakan kesejahteraan buruh. Hal itu dianggap efektif mengurangi beban hidup kaum buruh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digulirkan oleh Jokowi dapat menjadi contoh bagaimana pemerintah memberikan jaminan hidup bagi warganya.

"Semestinya kalau pemerintah itu berjalan baik, lakukan seperti yang dilakukan seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok (Basuki), menyiapkan fasilitas perumahan, menyiapkan transportasi yang baik," ujar Anton, Sabtu (2/11/2013) di Jakarta.

Menurut Anton, persoalan kesejahteraan buruh bisa diselesaikan jika negara masuk dan memberikan jaminan sosial yang efektif. Ia meminta agar pemerintah tak serta-merta melimpahkan seluruh urusan kesejahteraan buruh kepada pengusaha.

"Jangan sampai semua ini mengganggu investasi yang sedang berjalan. Apakah kita rela kehilangan banyak lapangan pekerjaan, sementara kita butuh investor agar ada lapangan pekerjaan untuk income, untuk pajak, dan lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Riza Suarga mengatakan, seberapa pun besarnya upah buruh, jumlahnya akan selalu kurang karena harga-harga kebutuhan hidup pun meroket naik. Ia memberikan contoh Singapura dan Malaysia sebagai negara dengan sistem pengupahan dan jaminan sosial yang baik. Di dua negara tersebut, kata Riza, pemerintah memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi warga.

Menurut Riza, jika ada jaminan kebutuhan dasar, baik oleh perusahaan maupun negara, maka buruh tidak akan terlalu dipusingkan oleh masalah upah. "Jadi mikirnya benar-benar kerja," kata Riza.

Sumber

Jika tiap tahun demo buruh seperti saat ini ane yakin banyak perusahaan yang akan gulung tikar atau bakal cabut ke negara lain yang lebih kondusif lagi....

Menurut ane UMP Jakarta Rp 2.400.000 untuk saat ini adalah pas buat buruh maupun pengusaha, apalagi jika pemerintah pusat membantu rakyatnya untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan murah ( tapi sudahlah pesimis kalau ngomongin pemerintah saat ini ).

Tahun 2013 kemarin UMP jakarta dari Rp 1.529.000 naik menjadi Rp 2.200.000 naiknya sudah cukup tinggi, nah kalau sekarang naik jadi Rp 2.400.000 ane kira sudah pas, kecuali memang ada kepentingan politik yang memperkeruh suasana...