- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Dikerjai Intel AS, Inggris & Aussie Puluhan Tahun: Saatnya RI Bikin Satelit Sendiri
TS
as4madun
Dikerjai Intel AS, Inggris & Aussie Puluhan Tahun: Saatnya RI Bikin Satelit Sendiri
Satelit Palapa Disadap Pemerintah Australia
KAMIS, 31 OKTOBER 2013 11:48 0
Starberita - Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) ternyata bekerja sama dengan Direktorat Sandi Australia dalam memantau dan menyadap komunikasi sejumlah negara di Asia Pasifik. Target utama kedua badan intelijen itu ialah Satelit Palapa milik Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler dan komunikasi radio di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini.
Pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. “Australia telah menggunakan sejumlah kedutaan asingnya untuk menguping. Kegiatan itu dilakoni (dalam) operasi bersandi Reprieve.
Kami menggunakan kedutaan besar di kawasan kami untuk memantau komunikasi lokal, khususnya percakapan telepon bergelombang mikro,“ ungkap pakar intelijen Australia, Des Ball, kepada Australian Broadcasting Corporation. Pria bertitel profesor yang meneliti di Pusat Kajian Pertahanan dan Strategis, Universitas Nasional Australia (ANU), itu menekankan pentingnya penyadapan Satelit Palapa. “Anda tidak bisa menembus sirkuit informasi dan melancarkan perang informasi dengan sukses jika Anda tidak memasuki komunikasi komando tertinggi sejumlah negara di kawasan,” kata Ball.
Adapun kerja sama antara Direktorat Sandi Australia dan NSA dapat dilakukan lantaran ‘Negeri Kanguru’ itu masuk lingkaran ‘FVEY’ (5-Eyes) atau lima negara yang memiliki peran penting dalam kerja sama intelijen dengan AS. Ball menjelaskan bahwa Australia dijadikan basis oleh AS untuk memantau lalu lintas data, informasi, dan telekomunikasi khusus di lingkar Asia Pasifik.
Untuk bisa menempuh aksi tersebut, terang Ball, ‘Negeri Kanguru’ mengandalkan empat fasilitas supercanggih yang menjadi bagian dari program X-Keyscore, sebuah sistem komputer milik NSA yang berfungsi mencari dan menganalisis hampir semua jenis kegiatan pengguna internet, termasuk surat elektronik, penjelajah dunia maya, dan media sosial.
Fasilitas-fasilitas supercanggih Australia meliputi Pine Gap di dekat Alice Springs, Shoal Bay di dekat Dar win, stasiun satelit di pinggiran Ge raldton di Australia Barat, dan sebuah pusat pemantauan baru di Canberra. Ball mengatakan keempat fasilitas spionase tersebut dapat memantau komunikasi sipil serta militer dari kawasan Pasifik tengah hingga wilayah Samudra Hindia.
Ketika dimintai komentar mengenai penuturan Ball, juru bicara media Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Ray Marcello, menolak membahas operasi intelijen. “Kedutaan Australia tidak akan memberikan komentar dan tanggapan mengenai masalah penyadapan,” ungkapnya, Rabu (30/10). (
http://www.starberita.com/index.php?...nia&Itemid=597
Penyadapan SBY
Cegah Penyadapan, RI Harus Punya Satelit Sendiri
Rabu, 31 Juli 2013 | 06:16 WIB
inilah..com, Jakarta - Penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadi lewat satelit. Pasalnya selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan. "Penyadapan terhadap sistem komunikasi kenegaraan kita sangat rawan. Karena sistem proteksi intersepsi masih belum maksimal. Misalnya saja kita masih sewa satelit swasta untuk sistem komunikasi-informasi," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Menurutnya, dengan situasi itu maka sangat memungkinkan jika komunikasi kenegaraan Indonesia disalah gunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. "Maka menjadi urgen bagi Indonesia untuk tata kembali keamanan sistem komunikasi-informasi kenegaraannya, termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol negara," imbuhnya.
Mahfudz mengatakan, dalam dunia kemanan sangat dimungkinkan sebuah negara menyadap negara lainnya. Namun hal itu tidak disadari oleh semua pihak khususnya Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin komunikasi Presiden SBY tidak hanya disadap oleh intelejen Inggris saja. "Ini warning penting. Saya mengusulkan pemerintah Indonesia segera mengadakan satelit khusus untuk sektor pertahanan-keamanan dan khususnya sistem komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara," tandasnya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2015812/cegah-penyadapan-ri-harus-punya-satelit-sendiri#.UnV0tdLfCok[/url]
NSA, ‘Five Eyes’ use Australian embassies to gather intel on Asia
Published time: October 31, 2013 03:59
Edited time: October 31, 2013 05:56 Get short URL
Australian embassy, Jakarta (AFP Photo)Australian embassy, Jakarta (AFP Photo)
US intelligence agencies are using Australian embassies throughout Asia to intercept data and gather information across the continent, according to the latest report based on documents leaked by NSA whistleblower Edward Snowden.
Data collection facilities operate out of the embassies in Jakarta, Bangkok, Hanoi, Bejing, and Dili, according to Fairfax media. There are also units in the Australian High Commission in Kuala Lumpur, the most populated city in Malaysia, and Port Moresby, the capital of Papua New Guinea.
More intelligence collection occurs at US embassies and consulates, as well as at the diplomatic outposts of other ‘Five Eye’ nations, particularly Britain and Canada. The Defence Signals Directorate, which falls under the Australian Defence Agency, conducts the surveillance missions, and most Australian diplomatic officers are completely unaware of such activity, according to the Sydney Morning Herald.
The ‘Five Eyes’ is an alliance for intelligence cooperation that includes the United States, Britain, Canada, Australia and New Zealand.
The document released by Der Spiegel, codenamed ‘STATEROOM,’ indicates the outfits “are small in size and in number of personnel staffing them...They are covert, and their true mission is not known by the majority of the diplomatic staff at the facility where they are assigned.”
The Australian Department of Foreign Affairs refused comment on the story, saying it is against government policy to speak on intelligence activity.
The NSA document viewed by Der Spiegel also proves that the intelligence missions are hidden: “For example antennas are sometimes hidden in false architectural features or roof maintenance sheds.”
The Jakarta unit, in particular, is a hotbed of information. “The huge growth of mobile phone networks has been a great boon and Jakarta’s political elite are a loquacious bunch; even when they think their own intelligence services are listening they just keep talking,” a source said.
The disclosure comes as US President Barack Obama is reportedly considering suspending all surveillance efforts against American allies. He is facing growing pressure from the international community after reports questioned whether the NSA monitored the personal cell phone of German Chancellor Angela Merkel.
Another leak this week revealed that the US swept up more than 60 million phone calls from Spain in one month alone.
European leaders, once reluctant to demonize the surveillance, now openly wonder if the surveillance was ever employed to stop terrorism, as US leaders have maintained all along. German leaders have suggested renegotiating a deal known as the SWIFT pact, which allows the US to track the flow of what it suspects are terrorist finances.
“It really isn’t enough to be outraged," German Justice Minister Sabine Leutheusser-Schanarrenberger told rbb-Inforadio this week. “This would be a signal that something can happen and make clear to the Americans that the [EU’s] policy is changing.”
Yet intelligence officers speaking to Fairfax Media now say that it is good to stop terrorism and international crime, “but the main focus is political, diplomatic and economic intelligence.”
http://rt.com/news/nsa-australian-em...elligence-998/
Uproar in China and other Asian nations over ‘US spies through embassies’ report
Published time: October 31, 2013 14:32
Edited time: November 01, 2013 03:43 Get short URL
China and a number of South Asian governments have demanded an explanation from Washington over allegations that US embassies - as well as embassies of US allies - were used for NSA surveillance.
The diplomatic row has been caused by the Sydney Morning Herald’s report, which said the NSA collected its data in Asian countries by having its equipment installed inside US embassies and also in the diplomatic missions of the other ‘Five Eye’ nations, which includes Australia, Britain and Canada.
Beijing said it was “extremely concerned” by the news and was seeking clarification from the US. "We also demand that foreign embassies in China and their staff respect the Vienna Convention ... and other international treaties and not get involved in any activities which do not accord with their status or post and harm China's security and interests," Chinese Foreign Ministry spokeswoman, Hua Chunying, said on Thursday.
The news of the data collection facilities operating out of the embassies in Jakarta, Bangkok, Hanoi, Bejing, and Dili was based on the documents leaked by NSA whistleblower, Edward Snowden.
The news that the US agency carried out espionage through foreign embassies has also provoked outrage in Indonesia, with the country’s Foreign Minister, Marty Natalegawa, saying the issue had been raised with the US chargé d'affaires in Jakarta.
"Indonesia cannot accept it and protests strongly over the report about wiretapping facilities at the US embassy in Jakarta," said Natalegawa cited by AP. "If confirmed, such action is not only a breach of security, but also a serious breach of diplomatic norms and ethics and certainly not in the spirit of friendly relations between nations."
Indonesia also said it has summoned the Australian ambassador, Greg Moriarty, to come to the foreign ministry on Friday. The ministry added that he will face questions over the "totally unacceptable" activities reported in the Sydney Morning Herald.
"Indonesia's Foreign Minister Marty Natalegawa has demanded an explanation from the Australian ambassador in Jakarta about the existence and use of surveillance facilities in the Australian embassy here," Indonesia's foreign ministry said in a statement. "The reported activities absolutely do not reflect the spirit of a close and friendly relationship between the two neighbors and are considered unacceptable by the government of Indonesia."
The uproar was supported by other Asian nations. Malaysia’s government promised to investigate the allegations, while the opposition party issued a statement calling for the lodging of a protest with the US and Australian embassies.
The government of Thailand informed the US that spying was a crime under the country’s laws, according to Thai National Security Council secretary general, Lt.-Gen. Paradorn Pattanathabutr. The official blamed the US more than Australia, Thailand’s closer neighbor. “When it comes to technology and mechanics, the US is more resourceful and more advanced than Australia,” he said. “So I can say that it is not true that the Australian Embassy will be used as a communications hub for spying.”
The outpour of criticism from Asia comes at a time when the US is already under severe pressure from European nations, following earlier reports disclosing the scale of surveillance there.
EU diplomats recently traveled to Washington to get explanations concerning NSA spying. The US insisted all the intelligence gathered in Europe was related to warzones in the Middle East and would continue.
In the wake of the NSA scandal, EU leaders have called for the suspension of a trade pact with the US worth billions of dollars.
http://rt.com/news/china-nsa-embassies-spy-028/
--------------------------------
Source pic: https://www.cia.gov/library/publicat...k/geos/id.html
Spionase abad 21 via teknologi informasi berbasis internet akan terus menjadi trend dunia intelejen di masa depan. Materi yang mereka kumpulkan tak sebatas informasi militer dan kebijakan umum dari Pejabat Negara yang menjadi target semata, tetapi juga menyangkut masalah iptek dan kemampuan ekonomi dari neara ybs Perhatikanlah foto capture dari situs CIAdiatas, disana terlihat jelas bahwa informasi yang dikumpulkan lembaga intel kelas dunia semacam CIA itu, meliputi berbagai aspek (utamanya masalah yang terkait dengan perekonomian daripada negara yang dimata-matai, seperti enerji, komunikasi, transportasi, dan isu yang berkaitan dengan kebijakan modal asing). Yang mereka kumpulkan, jelas saja tidak sekedar data-data statistik semata, tapi yang lebih penting adalah rencana kebijakan (blue print) ke depan dari negara ybs dan informasi terkait kemajuan perkembangan riset dan teknologi (R&D report). Mata-mata dibidang kemajuan R&D industri menjadi kunci bagi keunggulan setiap negara di masa depan, karena disitulah keunggulan komparatif setiap negara akan diperoleh. Industri militer tidak akan maju kalau R&D dibidang iptek dan industri militer dari negara ybs payah, selain faktor pertumbuhan ekonomi tentunya.
Oleh sebab itu, tak cukup bagi negara sebesar Indonesia di masa dekat ini hanya membuat sistem komunikasi satelitnya sendiri yang dijamin bebas sadap, tapi harus jauh dari itu. Kalau hanya membuat sendiri, kemampuan putra-putra Indonesia tidaklah akan kalah daripada negeri Iran atau China yang sudah mampu membuat satelitnya sendiri itu. Bahkan kalau BIN atau MABES TNI mau buat 'Cyber Intellegence' , beberapa hacker asli putra Indonesia, sesungguhnya memiliki kemampuan diatas rata-rata dunia. Indonesia punya pakar hacker satelit kelas dunia, Indonesia juga punya pakar keamanan TI kelas dunia, dan juga dalam hal penguasaan teknologi 'hardware' TI itu seperti penemu teknologi 4G. Laporan terakhir bahwa hacker terbesar di dunia justru datang dari Indonesia, dengan mengenyampingkan aspek pandangan negatifnya, maka hal itu mengisyaratkan bahwa kemampuan penguasaan teknologi IT khususnya internet dari netter asal Indonesia, cukup membanggakan oleh sebab untuk menjadi seorang hacker itu, diperlukan kemampuan skill yang tinggi sekali.
Lalu bagaimana selanjutnya? Yaa ditindak-lanjutilah! Itu keinginan Menhan RI yang mau membentuk "Cyber Army" misalnya, jangan sebatas wacana doank. Juga pihak di DPR, kenapa kok diam-diam saja menanggapi wacana seperti itu? malah mereka kini sibuk mau beli telepon HP anti-sadap buatan LIPI, agar omongannya soal 'pushtun" dan "angpao" duit korupsi tak bisa dideteksi KPK lagi? Terlalu sepele kalau hanya itu keperluannya. Seharusnya pihak DPR langsung mendesak Kemenhan RI untuk mengusulkan pos anggaran untuk "cyber army" dan "cyber intellegence" dalam tahun anggaran ini juga. Soal sumber daya manusianya, saya sudah menyebut diatas, Indonesia itu tidak akan kekurangan stock SDM dibidang IT itu, bahkan cenderung berlebihan sebenarnya. Juga selayaknya DPR dan pemerintah memberikan pos anggaran yang lebih besar lagi kepada Menristek dan LIPI untuk segera mengembangkan satelit buatan sendiri serta semakin aktif melakukan R&D dibidang teknologi IT tersebut. Daripada duitnya dipakai jalan-jalan ke luar negeri atau sekdar habis untuk uang perjalanan pejabat, kan lebih baik tuh untuk memajukan bangsa sendiri.
KAMIS, 31 OKTOBER 2013 11:48 0
Starberita - Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) ternyata bekerja sama dengan Direktorat Sandi Australia dalam memantau dan menyadap komunikasi sejumlah negara di Asia Pasifik. Target utama kedua badan intelijen itu ialah Satelit Palapa milik Indonesia yang menyediakan layanan telepon seluler dan komunikasi radio di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Papua Nugini.
Pemantauan itu dilakukan melalui Kedutaan Besar AS dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. “Australia telah menggunakan sejumlah kedutaan asingnya untuk menguping. Kegiatan itu dilakoni (dalam) operasi bersandi Reprieve.
Kami menggunakan kedutaan besar di kawasan kami untuk memantau komunikasi lokal, khususnya percakapan telepon bergelombang mikro,“ ungkap pakar intelijen Australia, Des Ball, kepada Australian Broadcasting Corporation. Pria bertitel profesor yang meneliti di Pusat Kajian Pertahanan dan Strategis, Universitas Nasional Australia (ANU), itu menekankan pentingnya penyadapan Satelit Palapa. “Anda tidak bisa menembus sirkuit informasi dan melancarkan perang informasi dengan sukses jika Anda tidak memasuki komunikasi komando tertinggi sejumlah negara di kawasan,” kata Ball.
Adapun kerja sama antara Direktorat Sandi Australia dan NSA dapat dilakukan lantaran ‘Negeri Kanguru’ itu masuk lingkaran ‘FVEY’ (5-Eyes) atau lima negara yang memiliki peran penting dalam kerja sama intelijen dengan AS. Ball menjelaskan bahwa Australia dijadikan basis oleh AS untuk memantau lalu lintas data, informasi, dan telekomunikasi khusus di lingkar Asia Pasifik.
Untuk bisa menempuh aksi tersebut, terang Ball, ‘Negeri Kanguru’ mengandalkan empat fasilitas supercanggih yang menjadi bagian dari program X-Keyscore, sebuah sistem komputer milik NSA yang berfungsi mencari dan menganalisis hampir semua jenis kegiatan pengguna internet, termasuk surat elektronik, penjelajah dunia maya, dan media sosial.
Fasilitas-fasilitas supercanggih Australia meliputi Pine Gap di dekat Alice Springs, Shoal Bay di dekat Dar win, stasiun satelit di pinggiran Ge raldton di Australia Barat, dan sebuah pusat pemantauan baru di Canberra. Ball mengatakan keempat fasilitas spionase tersebut dapat memantau komunikasi sipil serta militer dari kawasan Pasifik tengah hingga wilayah Samudra Hindia.
Ketika dimintai komentar mengenai penuturan Ball, juru bicara media Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Ray Marcello, menolak membahas operasi intelijen. “Kedutaan Australia tidak akan memberikan komentar dan tanggapan mengenai masalah penyadapan,” ungkapnya, Rabu (30/10). (
http://www.starberita.com/index.php?...nia&Itemid=597
Penyadapan SBY
Cegah Penyadapan, RI Harus Punya Satelit Sendiri
Rabu, 31 Juli 2013 | 06:16 WIB
inilah..com, Jakarta - Penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjadi lewat satelit. Pasalnya selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan. "Penyadapan terhadap sistem komunikasi kenegaraan kita sangat rawan. Karena sistem proteksi intersepsi masih belum maksimal. Misalnya saja kita masih sewa satelit swasta untuk sistem komunikasi-informasi," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Menurutnya, dengan situasi itu maka sangat memungkinkan jika komunikasi kenegaraan Indonesia disalah gunakan oleh pihak lain untuk kepentingan tertentu. "Maka menjadi urgen bagi Indonesia untuk tata kembali keamanan sistem komunikasi-informasi kenegaraannya, termasuk harus memiliki satelit khusus yang dikontrol negara," imbuhnya.
Mahfudz mengatakan, dalam dunia kemanan sangat dimungkinkan sebuah negara menyadap negara lainnya. Namun hal itu tidak disadari oleh semua pihak khususnya Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin komunikasi Presiden SBY tidak hanya disadap oleh intelejen Inggris saja. "Ini warning penting. Saya mengusulkan pemerintah Indonesia segera mengadakan satelit khusus untuk sektor pertahanan-keamanan dan khususnya sistem komunikasi lembaga-lembaga tinggi negara," tandasnya.
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2015812/cegah-penyadapan-ri-harus-punya-satelit-sendiri#.UnV0tdLfCok[/url]
Quote:
NSA, ‘Five Eyes’ use Australian embassies to gather intel on Asia
Published time: October 31, 2013 03:59
Edited time: October 31, 2013 05:56 Get short URL
Australian embassy, Jakarta (AFP Photo)Australian embassy, Jakarta (AFP Photo)
US intelligence agencies are using Australian embassies throughout Asia to intercept data and gather information across the continent, according to the latest report based on documents leaked by NSA whistleblower Edward Snowden.
Data collection facilities operate out of the embassies in Jakarta, Bangkok, Hanoi, Bejing, and Dili, according to Fairfax media. There are also units in the Australian High Commission in Kuala Lumpur, the most populated city in Malaysia, and Port Moresby, the capital of Papua New Guinea.
More intelligence collection occurs at US embassies and consulates, as well as at the diplomatic outposts of other ‘Five Eye’ nations, particularly Britain and Canada. The Defence Signals Directorate, which falls under the Australian Defence Agency, conducts the surveillance missions, and most Australian diplomatic officers are completely unaware of such activity, according to the Sydney Morning Herald.
The ‘Five Eyes’ is an alliance for intelligence cooperation that includes the United States, Britain, Canada, Australia and New Zealand.
The document released by Der Spiegel, codenamed ‘STATEROOM,’ indicates the outfits “are small in size and in number of personnel staffing them...They are covert, and their true mission is not known by the majority of the diplomatic staff at the facility where they are assigned.”
The Australian Department of Foreign Affairs refused comment on the story, saying it is against government policy to speak on intelligence activity.
The NSA document viewed by Der Spiegel also proves that the intelligence missions are hidden: “For example antennas are sometimes hidden in false architectural features or roof maintenance sheds.”
The Jakarta unit, in particular, is a hotbed of information. “The huge growth of mobile phone networks has been a great boon and Jakarta’s political elite are a loquacious bunch; even when they think their own intelligence services are listening they just keep talking,” a source said.
The disclosure comes as US President Barack Obama is reportedly considering suspending all surveillance efforts against American allies. He is facing growing pressure from the international community after reports questioned whether the NSA monitored the personal cell phone of German Chancellor Angela Merkel.
Another leak this week revealed that the US swept up more than 60 million phone calls from Spain in one month alone.
European leaders, once reluctant to demonize the surveillance, now openly wonder if the surveillance was ever employed to stop terrorism, as US leaders have maintained all along. German leaders have suggested renegotiating a deal known as the SWIFT pact, which allows the US to track the flow of what it suspects are terrorist finances.
“It really isn’t enough to be outraged," German Justice Minister Sabine Leutheusser-Schanarrenberger told rbb-Inforadio this week. “This would be a signal that something can happen and make clear to the Americans that the [EU’s] policy is changing.”
Yet intelligence officers speaking to Fairfax Media now say that it is good to stop terrorism and international crime, “but the main focus is political, diplomatic and economic intelligence.”
http://rt.com/news/nsa-australian-em...elligence-998/
Uproar in China and other Asian nations over ‘US spies through embassies’ report
Published time: October 31, 2013 14:32
Edited time: November 01, 2013 03:43 Get short URL
China and a number of South Asian governments have demanded an explanation from Washington over allegations that US embassies - as well as embassies of US allies - were used for NSA surveillance.
The diplomatic row has been caused by the Sydney Morning Herald’s report, which said the NSA collected its data in Asian countries by having its equipment installed inside US embassies and also in the diplomatic missions of the other ‘Five Eye’ nations, which includes Australia, Britain and Canada.
Beijing said it was “extremely concerned” by the news and was seeking clarification from the US. "We also demand that foreign embassies in China and their staff respect the Vienna Convention ... and other international treaties and not get involved in any activities which do not accord with their status or post and harm China's security and interests," Chinese Foreign Ministry spokeswoman, Hua Chunying, said on Thursday.
The news of the data collection facilities operating out of the embassies in Jakarta, Bangkok, Hanoi, Bejing, and Dili was based on the documents leaked by NSA whistleblower, Edward Snowden.
The news that the US agency carried out espionage through foreign embassies has also provoked outrage in Indonesia, with the country’s Foreign Minister, Marty Natalegawa, saying the issue had been raised with the US chargé d'affaires in Jakarta.
"Indonesia cannot accept it and protests strongly over the report about wiretapping facilities at the US embassy in Jakarta," said Natalegawa cited by AP. "If confirmed, such action is not only a breach of security, but also a serious breach of diplomatic norms and ethics and certainly not in the spirit of friendly relations between nations."
Indonesia also said it has summoned the Australian ambassador, Greg Moriarty, to come to the foreign ministry on Friday. The ministry added that he will face questions over the "totally unacceptable" activities reported in the Sydney Morning Herald.
"Indonesia's Foreign Minister Marty Natalegawa has demanded an explanation from the Australian ambassador in Jakarta about the existence and use of surveillance facilities in the Australian embassy here," Indonesia's foreign ministry said in a statement. "The reported activities absolutely do not reflect the spirit of a close and friendly relationship between the two neighbors and are considered unacceptable by the government of Indonesia."
The uproar was supported by other Asian nations. Malaysia’s government promised to investigate the allegations, while the opposition party issued a statement calling for the lodging of a protest with the US and Australian embassies.
The government of Thailand informed the US that spying was a crime under the country’s laws, according to Thai National Security Council secretary general, Lt.-Gen. Paradorn Pattanathabutr. The official blamed the US more than Australia, Thailand’s closer neighbor. “When it comes to technology and mechanics, the US is more resourceful and more advanced than Australia,” he said. “So I can say that it is not true that the Australian Embassy will be used as a communications hub for spying.”
The outpour of criticism from Asia comes at a time when the US is already under severe pressure from European nations, following earlier reports disclosing the scale of surveillance there.
EU diplomats recently traveled to Washington to get explanations concerning NSA spying. The US insisted all the intelligence gathered in Europe was related to warzones in the Middle East and would continue.
In the wake of the NSA scandal, EU leaders have called for the suspension of a trade pact with the US worth billions of dollars.
http://rt.com/news/china-nsa-embassies-spy-028/
--------------------------------
Source pic: https://www.cia.gov/library/publicat...k/geos/id.html
Spionase abad 21 via teknologi informasi berbasis internet akan terus menjadi trend dunia intelejen di masa depan. Materi yang mereka kumpulkan tak sebatas informasi militer dan kebijakan umum dari Pejabat Negara yang menjadi target semata, tetapi juga menyangkut masalah iptek dan kemampuan ekonomi dari neara ybs Perhatikanlah foto capture dari situs CIAdiatas, disana terlihat jelas bahwa informasi yang dikumpulkan lembaga intel kelas dunia semacam CIA itu, meliputi berbagai aspek (utamanya masalah yang terkait dengan perekonomian daripada negara yang dimata-matai, seperti enerji, komunikasi, transportasi, dan isu yang berkaitan dengan kebijakan modal asing). Yang mereka kumpulkan, jelas saja tidak sekedar data-data statistik semata, tapi yang lebih penting adalah rencana kebijakan (blue print) ke depan dari negara ybs dan informasi terkait kemajuan perkembangan riset dan teknologi (R&D report). Mata-mata dibidang kemajuan R&D industri menjadi kunci bagi keunggulan setiap negara di masa depan, karena disitulah keunggulan komparatif setiap negara akan diperoleh. Industri militer tidak akan maju kalau R&D dibidang iptek dan industri militer dari negara ybs payah, selain faktor pertumbuhan ekonomi tentunya.
Oleh sebab itu, tak cukup bagi negara sebesar Indonesia di masa dekat ini hanya membuat sistem komunikasi satelitnya sendiri yang dijamin bebas sadap, tapi harus jauh dari itu. Kalau hanya membuat sendiri, kemampuan putra-putra Indonesia tidaklah akan kalah daripada negeri Iran atau China yang sudah mampu membuat satelitnya sendiri itu. Bahkan kalau BIN atau MABES TNI mau buat 'Cyber Intellegence' , beberapa hacker asli putra Indonesia, sesungguhnya memiliki kemampuan diatas rata-rata dunia. Indonesia punya pakar hacker satelit kelas dunia, Indonesia juga punya pakar keamanan TI kelas dunia, dan juga dalam hal penguasaan teknologi 'hardware' TI itu seperti penemu teknologi 4G. Laporan terakhir bahwa hacker terbesar di dunia justru datang dari Indonesia, dengan mengenyampingkan aspek pandangan negatifnya, maka hal itu mengisyaratkan bahwa kemampuan penguasaan teknologi IT khususnya internet dari netter asal Indonesia, cukup membanggakan oleh sebab untuk menjadi seorang hacker itu, diperlukan kemampuan skill yang tinggi sekali.
Lalu bagaimana selanjutnya? Yaa ditindak-lanjutilah! Itu keinginan Menhan RI yang mau membentuk "Cyber Army" misalnya, jangan sebatas wacana doank. Juga pihak di DPR, kenapa kok diam-diam saja menanggapi wacana seperti itu? malah mereka kini sibuk mau beli telepon HP anti-sadap buatan LIPI, agar omongannya soal 'pushtun" dan "angpao" duit korupsi tak bisa dideteksi KPK lagi? Terlalu sepele kalau hanya itu keperluannya. Seharusnya pihak DPR langsung mendesak Kemenhan RI untuk mengusulkan pos anggaran untuk "cyber army" dan "cyber intellegence" dalam tahun anggaran ini juga. Soal sumber daya manusianya, saya sudah menyebut diatas, Indonesia itu tidak akan kekurangan stock SDM dibidang IT itu, bahkan cenderung berlebihan sebenarnya. Juga selayaknya DPR dan pemerintah memberikan pos anggaran yang lebih besar lagi kepada Menristek dan LIPI untuk segera mengembangkan satelit buatan sendiri serta semakin aktif melakukan R&D dibidang teknologi IT tersebut. Daripada duitnya dipakai jalan-jalan ke luar negeri atau sekdar habis untuk uang perjalanan pejabat, kan lebih baik tuh untuk memajukan bangsa sendiri.
Diubah oleh as4madun 02-11-2013 23:14
0
7.5K
38
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan