Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyetujui usul Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait dibentuknya Undang-undang Pengupahan. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan, adanya UU Pengupahan dapat meredam ketegangan antara buruh dan pengusaha yang selalu terjadi pada akhir tahun saat penetapan upah minimum.

"Saya setuju. Jangan setiap tahun ribut yang biasanya terjadi pada awal Oktober hingga November. Kami sambut baik usul adanya satu aturan khusus mengenai upah," kata Andi dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (1/11).

Dikatakan Andi dalam UU tersebut sebaiknya mengatur mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Selain itu diatur juga mengenai produtifitas pekerja. "Inflasi DKI berbeda dengan Papua misalnya. Tidak bisa dipukul rata semua daerah," katanya.

Namun, Andi mengatakan untuk membentuk satu UU membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi jika melihat kinerja DPR saat ini.

"Sekarang saja masih banyak UU yang belum disahkan.

Sementara Presiden KSBSI, Mudhofir mengatakan, jika perjuangan UU membutuhkan waktu yang lama, pemerintah bisa menerbitkan peraturan di bawah UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah mengatur tentang upah. Namun sejak UU itu dibentuk hingga kini tidak pernah ada peraturan pemerintah mengenai upah ini.

"Keluarkan dulu aturannya. Ada masuk struktur skala upah. Harus ada klasifikasi," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan UU Pengupahan itu diperlukan agar setiap tahun tidak terjadi hal-hal kisruh terkait UMP. Jokowi menyebutkan, isi dari UU tersebut cukup mengatur pengupahan per sektor, per wilayah, dan komponen yang mempengaruhi KHL.
uu pengupahan

judulnya sengaja bombastis lagi musim soalnya
harusnya masalah ini dipikirkan sama yg di jln merdeka utara