Washington, 28 Dzulhijjah 1434/2 November 2013 (MINA) – Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama menyampaikan penyesalan atas keputusan penjajah Israel untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal di Al-Quds (Yerusalem) Timur.

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki, departemen menganggap tidak menganggap berlanjutnya aktivitas permukiman ilegal Yahudi yang dibangun penjajah Israel atau pembangunannya di Al-Quds Timur menjadi langkah-langkah yang menciptakan kemajuan positif untuk perundingan damai.

"Tidak pernah ada bagian dalam perjalanan mengejar perundingan damai menuju solusi dua negara disaat kita membenarkan kegiatan permukiman Israel atau pembangunannya di Al-Quds Timur," kata Psaki sebagaimana dikutip Middle East Monitor (MEMO) yang diberitakan Mi’raj News Agency (MINA), Sabtu (2/11).

Menurutnya, perundingan damai Otoritas Palestina dan Israel akan terus berlanjut, dan kedua belah pihak tetap berkomitmen dalam jangka waktu sembilan bulan sebagaimana ditetapkan Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

Seorang pejabat Israel mengatakan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Dalam Negeri Israel Gideon Sa’ar menyetujui empat proyek permukiman baru di Al-Quds Timur.

Sementara pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki meningkat 70 persen dari tahun ke tahun pada semester pertama tahun 2013, ungkap kelompok anti-permukiman ilegal Israel, Peace Now pada pekan lalu.

Pembangunan permukiman ilegal Yahudi di wilayah yang dijajah Israel selama Perang Enam Hari pada 1967 dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, dan masalah itu tetap menjadi salah satu yang paling penting dalam konflik Israel - Palestina.

Sebelumnya, dalam laporan terpisah, John Kerry menyatakan pengumuman pembangunan pemukiman ilegal Israel baru-baru ini dapat menjadi kendala untuk pembukaan kembali perundingan damai.

Kerry menyerukan agar kedua pihak menghentikan langkah-langkah provokatif sampai ke meja perundingan.

"Hal ini menggarisbawahi pentingnya untuk dapat menuju ke meja perundingan, sampai ke meja perundingan dengan cepat," katanya saat berkunjung ke Kolombia, Senin malam (12/8).

Selanjutnya, Kerry menegaskan kembali bahwa permukiman ilegal Israel di Al-Quds menjadi "tidak sah".

Dia juga mengatakan, dirinya telah berbicara kepada Menteri Kehakiman Israel, Tzipi Livni, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendiskusikan masalah tersebut dengan Palestina. (T/P013/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)

website : www.mirajnews.com