[URL="http://metropolitan.inilah..com/read/detail/2043506/buruh-kita-tolak-ump-sampai-tetes-darah-terakhir#.UnRlBlP2P6I"]sumur[/URL]
inilah..com, Jakarta - Forum Buruh menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp2,4 juta perbulan, yang telah disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Para buruh menilai, keputusan itu tidak masuk akal.

"Serikat pekerja telah mendengar Jokowi telah menandatangani surat keputusan gubernur yang menyatakan besaran UMP DKI 2014 Rp 2,4 per bulan. Jumlah tersebut sangat tidak masuk akal dengan kebutuhan hidup di Jakarta," kata Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha saat unjukrasa di Balaikota DKI, Jumat (1/11/2013).

Karena itu, buruh dan pekerja di DKI Jakarta akan terus melakukan penolakan terhadap keputusan tersebut. "Kita tolak. Tidak ada kata lain, sampai titik darah penghabisan kita (buruh) akan terus melawan,” tegasnya.

Ia mengatakan pihaknya akan terus menuntut besaran UMP DKI 2014 sesuai tuntutan para buruh, yakni Rp 3,7 juta. Toha melanjutkan mengancam akan bermalam di gedung Balaikota DKI, hingga tuntutan mereka terpenuhi.

"Kita akan menginap disini hari ini. Apabila tidak diubah UMPnya, buruh mau menentukan nasibnya sendiri. Angka itu kami perkirakan sebagai bentuk keinginan pengusaha hitam yang mau menyusahkan buruh dan memperalat pemerintah," tandasnya.

sumur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para buruh menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 2,4 juta. Ribuan buruh juga melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Jakarta menolak penetapan UMP Jakarta sebesar Rp 2,4 juta.

Mereka tetap menuntut adanya kenaikan UMP 50 persen dan menambah jumlah komponen hidup layak dari semula 60 menjadi 84 butir. Di Jakarta, para buruh menuntut kenaikan upah dari Rp2,2 juta menjadi Rp3,7 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para buruh akan terus melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah buruh yang adil. Buruh lanjut Iqbal juga akan membawa persoalan ini ke pengadilan. “Langkah yang akan kami tempuh adalah langkah hukum membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sedangkan langkah gerakan aksi terus menerus di balai kota, di kawasan industri untuk menolak gubernur Jokowi memutuskan upah minimum sebesar Rp 2,4 juta,” kata Said Iqbal seperti dilansir VOA.

Sementara itu menanggapi penetapan UMP baru, pengusaha meminta pemerintah memberikan pengecualian bagi usaha skala kecil. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan agar pemerintah memberikan dispensasi kepada pengusaha-pengusaha kecil yang mungkin tidak bisa memenuhi tuntutan kenaikan upah itu, untuk menghindari kebangkrutan.

sumur
Jakarta - Tuntutan buruh DKI Jakarta yang meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan untuk pekerja lajang tidak dapat dikabulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara tegas menolak tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMP hingga 59%. Ia menilai permintaan tersebut akan memberatkan dunia usaha di DKI Jakarta.

“Nggak bisa. Kami tidak bisa mengabulkan tuntutan mereka itu. Terlalu besar,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (29/10).

Penolakan tersebut sudah pernah disampaikan Ahok saat bertemu dengan perwakilan serikat pekerja atau buruh DKI Jakarta. Kenaikan itu dikarenakan buruh menetapkan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) 2014 sebesar Rp 2,7 juta. Sementara DKI hanya menetapkan sebesar Rp 2,2 juta per bulan.

“Kami tidak dapat mengabulkan permintaan mereka. Hal itu kitakami jawab dan sampaikan ke mereka,” ujarnya.

Mengenai ancaman para buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI yang akan menginap di Balai Kota bila tidak ditemui oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan tidak bisa melarangnya. Karena itu merupakan hak mereka dalam menyampaikan aspirasnya.

“Ya nggak apa-apalah kalau menginap,” ucapnya singkat.

sumur
KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menerima 10 orang perwakilan buruh di Balaikota Jakarta, Jumat (1/11/2013) siang. Setelah pertemuan itu, Jokowi dikabarkan menolak memenuhi tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta. Pertemuan kedua pihak itu dilakukan pada saat sekitar seribuan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Buruh memulai aksi sejak pukul 11.00 WIB, sementara Jokowi menerima perwakilan buruh sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kami tetap menolak keputusan UMP Rp 2,4 juta. Ini kita mau ketemu Gubernur," ujar koordinator unjuk rasa buruh, Muhamad Rusdi.

Setelah sekitar 20 menit berada di kantor Jokowi, perwakilan buruh keluar melalui pintu depan tanpa bersama Jokowi. Sempat beredar kabar bahwa Jokowi keluar melalui pintu belakang. Wartawan pun menunggu dari ballroom, ruangan yang bersebelahan dengan pintu belakang kantornya.

Ketika wartawan tengah menunggu, Jokowi keluar dari pintu yang tidak biasa digunakan sebagai pintu keluar, yakni pintu samping. Mobil dinasnya yang biasa diparkir di depan Balaikota telah menunggu di pintu keluar tersebut sehingga tidak butuh waktu lama bagi Jokowi untuk masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kantornya, tanpa memberi keterangan.

Koordinator Forum Buruh DKI Bari Silitonga mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Jokowi tetap menolak tuntutan buruh untuk menaikkan UMP DKI menjadi Rp 3,7 juta. "Pertemuan kami dengan Gubernur tadi tidak ada hasil," kata Bari.