Kapan Republik Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera? Jawabannya: “Sekarang juga sebenarnya seharusnya sudah bisa.” Syaratnya: “Budaya KORUPSI yang melanda para pejabat Negara baik yang duduk di Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif harus lenyap dari Bumi Indonesia!”

Tanah air kita Indonesia ini adalah negeri yang kaya sumber alam baik di daratan maupun di lautannya dan memiliki pemasukan besar dari sumber sumber kekayaan alam tersebut, sehingga kalau tidak ada korupsi, pendapatan setiap warga negara Indonesia pada saat ini bisa mencapai Rp 30 juta per bulan per orang.

Allah SWT telah memperingatkan kita khususnya yang beragama Islam dan umat manusia pada umumnya lebih dari 1400 tahun yang lalu dalam Al-Qur’an: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan [janganlah] kamu membawa [urusan] harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan [jalan berbuat] dosa, padahal kamu mengetahui.” – Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah, Ayat 188.

Indonesia telah merdeka selama 68 tahun, sudah memilki enam presiden, sumber daya alam (SDA) di darat dan di laut kaya raya dan melimpah ruah, sumber daya manusia SDM pintar-pintar mulai dari sarjana lulusan Dalam Negeri sampai Luar Negeri yang bekerja di lembaga-lembaga penyelenggaraan Negara cukup banyak, tapi kenapa adil dan makmur sesuai Amanat UUD45, belum juga tercapai.

Kapan Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera? Pertanyaan ini selalu muncul di benak sebagian besar rakyat kecil setiap kali merayakan HUT Kemerdekaan RI. Mereka bingung dengan keadaan negeri ini yang sepengetahuan mereka masih miskin sehingga belum mampu mensejahterakan sebagian besar dari rakyatnya.

Tapi mereka juga semakin dibuat bingung karena melihat fakta-fakta seperti banyaknya mobil mewah yang berseliweran di jalanan dan di tempat parkir kantor-kantor pemerintahan dan Gedung DPR RI serta banyaknya rumah mewah di komplek-komplek perumahan elit para pejabat Negara baik sipil maupun militer dengan garasi masing-masing bagaikan "Show Room" mobil mewah.

Ataukah Indonesia ini dari dulu memang sudah makmur, tapi keadilan belum tercapai? Pertanyaan kedua ini muncul dibenak mereka karena melihat keadaan tersebut!

Mereka sendiri tinggal di rumah rumah kurang layak huni di perkampungan kumuh yang padat dan sering terkena gusuran, di gubuk-gubuk reyot di pinggir kali dan di pinggir rel kereta atau bahkan di kolong-kolong jembatan serta di gerobak dorong barang bekas.

Penyebabnya tiada lain adalah KORUPSI yang telah MEMBUDAYA merasuk kemana-mana. Kenapa KORUPSI sampai membudaya? Salah satu penyebabnya adalah banyak diantara pejabat Negara yang "CORRUPTIBLE" (berjiwa lemah dan mudah disuap) dan adanya KOLUSI antara para KONGLOMERAT atau pengusaha yang tidak bermoral dengan para pejabat Negara yang juga tidak bermoral, karena agama hanya merupakan catatan di KTP mereka saja!

Keadaan ini menyebabkan kekayaan alam Indonesia sebagian besar dikuasai bangsa asing (para pengusaha asing) dan beberapa gelintir orang Indonesia yang berkolusi dengan pihak asing yang bertindak bagaikan boneka boneka mereka.

Tanpa KORUPSI, rakyat RI sejahtera dari dulu
Kapan Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera? Jawabannya: “Sekarang juga sebenarnya sudah bisa!” Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, Indonesia adalah negeri yang kaya dan memiliki pemasukan besar, shingga kalau tidak ada korupsi, pendapatan setiap warga negara Indonesia bisa mencapai Rp 30 juta per bulan per orang.

Abraham Samad, Senin 21 Oktober 2013 dalam dialog kebangsaan di Istora Senayan, Jakarta mengatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Kalau tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan atau ratusan juta per tahun.

Mungkin kedengarannya kurang masuk akal. Tapi kalau melihat fakta dan data, itu dengan mudah bisa diwujudkan. Menurut Abraham Samad, dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50 persen perusahan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun (Rp. 20.000.000.000.000.000). Mudah-mudahan nolnya tidak kurang.

Kalau ini saja dibagi dengan 241 juta jiwa, maka akan ditemukan angka pendapatan terendah rakyat Indonesia Rp 30 juta per per orang per bulan.

Ironisnya menurut Abraham Samad, para pengusaha itu bukan tanpa alasan tidak membayar royalti ke pemerintah. Mereka justru menghabiskan uangnya lebih banyak untuk menyuap oknum aparat, bahkan lebih besar dari pada royalti yang harus dibayar ke negara.

Pernyataan Ketua KPK itu bukan tidak masuk akal. Lihat saja data yang dikeluarkan majalah The Economist yang menyatakan Indonesia merupakan penghasil tembaga (copper) nomor 7 di dunia dengan 650 ribu ton per tahun.

Kalau harganya $7.000 per ton (sesuai harga London Metal Exchange (LME), maka itu menghasilkan $4,550 milyar atau sekitar Rp. 50 trilyun. Indonesia menghasilkan Timah (tin) jumlah 96.000 ton per tahun; kalau harga per tonnya $22.755, maka itu menghasilkan $2,2 milyar atau sekitar Rp. 22 triliun.

Belum lagi yang lain. Indonesia merupakan penghasil teh no.7 di dunia dengan 137 ribu ton tahun 2008, memproduksi kopi dengan 561 ribu ton per tahun; penghasil kokoa no 3 di dunia dengan jumlah sekitar 485 ribu ton tahun 2008, penghasil Nikel no.4 dunia dgn 193 ribu ton, penghasil karet no. 3 dunia dgn 2,8 juta ton per tahun, penghasil gas alam no.10 dunia dgn 72 milyar kubik meter, dan penghasil energi no. 8 dunia dengan 331 juta ton minyak 2007. Itu hanya sebagian dari kekayaan yang kita miliki.

Menurut Euromonitor International, yang sebenarnya menggunakan data nasional, jumlah kelas menengah di Indonesia meningkat tajam. Jumlah rumah tangga yang penghasilannya di atas US$10.000 per tahun pada tahun 2011 meningkat menjadi 13,7 juta keluarga (lebih dari tiga kali seluruh penduduk Singapura).

Jumlah orang Indonesia yang penghasilannya di atas $10.000 per bulan ($ 120.000 per tahun) hanya sekitar 400.000 orang sepuluh tahun lalu. Namun sekarang jumlahnya sudah mencapai sekitar 4 juta orang! Masalah lain berarti ada jutaan orang yang penghasilannya milyaran rupiah per tahun, tapi puluhan juta orang yang hidup dalam kemiskinan.

Jadi sebenarnya kita bisa punya penghasilan rata-rata Rp. 30 juta per bulan atau Rp. 360 juta per tahun. Artinya pendapatan per kapita kita bisa $36.000 per tahun, jauh dari $ 4.500 seperti sekarang ini asal kekayaan alam kita itu tidak dikorupsi.

"Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti. Ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah," tuturnya. "Oleh karena itu saya mengajak kaum buruh untuk tetap bersatu menjaga kekayaan negeri ini supaya tidak lagi dirampok penguasa dan pengusaha hitam," pungkas Samad.

Ia meminta agar KPK diberi kesempatan untuk membereskan segala macam tindak kejahatan korupsi. Sehingga sumber daya alam dan energi yang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Tiap Tahun, 30 Persen APBN Bocor karena Dikorup
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal Rp1.400 triliun, maka sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun.

“Bukan sesuatu yang mustahil jika dana APBN kita memang kerap menguap dan bocor hingga mencapai sepertiganya. Dana yang menguap itu kerap masuk kantong pejabat dari kalangan birokrat dan politisi,” kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi.

Dia menilai, setiap APBN yang diusulkan pemerintah memang rawan kebocoran. Misalnya saja soal APBN 2013 yang rancangannya telah disampaikan Presiden SBY pada 16 Agustus lalu yang juga rawan kebocoran, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. “Akan banyak pihak yang berlomba-lomba mengeruk dana APBN untuk dijadikan modal politik menjelang pemilu 2014,” kata Ucok .

Dia menegaskan, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya.. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

Uchok menambahkan, mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar.

Selain itu, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar.

“Jadi, kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak,” kata Uchok. Selain itu, peluang kebocoran terlihat jika mengamati postur RAPBN 2013. Penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dihitung sangat rendah. “Ini juga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini,” ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya ada kesempatan untuk setidaknya memperkecil kemungkinan kebocoran APBN. Caranya, DPR harus melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga penganggaran berbagai program kementerian dan lembaga negara.

Publik, kata dia, harus diberi kesempatan mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum rapat kerja dimulai antara DPR dan mitra kerja.

“Tetapi, DPR kan berisi orang-orang parpol yang tentu berkepentingan langsung dengan anggaran,” jelasnya.

Keraguan atas komitmen DPR menyelamatkan APBN itu, ungkap dia, setidaknya juga telah tergambar dari segera didapatnya kendaraan dinas baru untuk wakil menteri pertanian. Jika tidak ada aral melintang, 30 Agustus nanti, Kantor Kementerian Pertanian akan menandatangani kontrak dengan pemenang tender. Saat ini masih merupakan masa sanggah lelang. “Beginilah kondisi Indonesia, anggaran negara banyak diperebutkan pejabat publik sendiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, meski anggaran pengadaan kendaraan roda empat untuk Wamen pertanian sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran pejabat, yaitu Rp520 juta, pemberian mobdin tersebut tetap dianggap kurang etis. Sebab, wamen yang baru diangkat pada akhir 2011 itu belum menunjukkan kinerja signifikan. “Seharusnya, mereka (DPR, Red) bisa melarang eksekutif mendapat fasilitas mobil mewah dulu,” ungkapnya.

Sementara mantan menteri keuangan, Fuad Bawazier menilai sepertiga dari total APBN selalu bocor. Mislanya saja dalam APBN 2011 lalu yang tingkat kebocorannya sangat tinggi. Kemungkinan besar pada APBN 2012 tingkat kebocorannya juga akan sama.

Menurut Fuad, nilai dana transfer daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) APBN 2011 mencapai Rp334,322 triliun. Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp225,532 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp25,232 triliun. “Angka ini hampir separuh dikorupsi, belum lagi dana untuk pemerintah pusat. Jadi, saya nilai sepertiga yang dikorupsi,” jelas Ketua DPP Partai Hanura tersebut.

Fuad menjelaskan, sangat mudah menilai tolok ukur anggaran itu dikorupsi atau tidak. Ia memberi contoh, di negara maju anggaran banyak dibelanjakan untuk bidang pertahanan dan intelijen. Hasilnya, peralatan dan persenjataan militer sangat mutakhir. Adapun kemampuan intelijen berjalan baik sebab anggaran digunakan secara semestinya.

Anggota Komisi II DPR, Agus Purnomo, tidak memungkiri hal itu. Diterangkan Agus, biasanya ada anggota DPR yang tidak bertanggung jawab bertemu dengan oknum tertentu untuk memainkan anggaran. Pertemuannya tidak dilakukan di gedung DPR, melainkan di hotel atau tempat tertentu.
Karena itu, ia menyarankan jika KPK ingin menyadap sambungan telepon di DPR, tindakan itu kurang tepat. “Sebab, semua kompromi dilakukan di luar,” ungkap politikus PKS tersebut.

baca selengkapnya disini gan, http://mirajnews.com/artikel/opini/1...juga-bisa.html