JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Ramadhan Pohan mengkritik keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang memberikan izin pembangunan dan
renovasi gedung Kedubes Amerika Serikat (AS) di Jakarta.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemberian izin tersebut membuka celah bagi AS untuk melakukan aksi penyadapan.
"Izin pembangunan kedubes itu kan dari Jokowi. Kalau benar, itu berarti memberikan lampu hijau untuk disadap," katanya seusai diskusi di Cikini, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Menurut Pohan, kewenangan untuk memberikan izin pembangunan dan renovasi berada pada Pemprov DKI
Jakarta. Ia pun menambahkan, tidak ada yang tahu maksud dan tujuan pembangunan dan renovasi gedung tersebut. Menurutnya, tempat tersebut bisa saja digunakan untuk
melakukan kegiatan spionase.

Terkait soal penyadapan yang
dilakukan AS, Pohan menyatakan hal itu tidak dapat dibenarkan sekaligus tidak sepatutnya dilakukan negara sahabat. Sebagai anggota komisi yang membawahi persoalan pertahanan, hubungan luar negeri, dan informasi, ia berencana meminta
keterangan Menteri Luar Negeri
Marty Natalegawa saat rapat kerja dengan Kemenlu saat reses berakhir.

"Bagaimana bisa kedaulatan sebuah negara, termasuk isi di dalamnya, ditabrak oleh negara lain. Kita tidak bisa tinggal diam. Kalau diam itu salah," ujarnya.
Ia menuturkan, kementerian dan
lembaga negara seharusnya meminta Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) memperkuat sistem keamanan informasinya.

Menurutnya, penggunaan jasa Lemsaneg belum diberdayakan secara optimal.
"Lemsaneg kan jago tuh menangani masalah-masalah begituan," tandasnya.

Seperti diwartakan, Kedubes AS di Jakarta masuk dalam daftar 90 pos yang disebut memiliki fasilitas penyadapan. Informasi ini berdasarkan keterangan mantan analis Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Edward Snowden.

Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon adalah lokasi lain di Asia yang disebut dalam daftar itu sebagai pos penyadapan Amerika.

sumber:
http://www.nasional.kompas.com/read/...nan.Kedubes.AS