Jakarta Jadi Barometer Penetapan KHL di Daerah

Jakarta - Dewan Pengupahan unsur buruh di berbagai daerah mengaku bakal menunggu keputusan besaran Kebutuhan Hidup Layak KHL di DKI Jakarta, sebelum menetapkan KHL di daerahnya masing-masing. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Buruh, Dedi Hartono mengatakan, Jakarta merupakan barometer atau acuan penetapan KHL di daerah. Hingga kini, kata Dedi belum ada daerah yang membahas berapa besaran KHL yang sesuai bagi buruh di daerahnya.

“Saat ini informasi terakhir dari konsolidasi dewan pengupahan unsur buruh di daerah, mereka juga tetap menunggu keputusan di DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta menjadi barometer dalam penetapan upah,terutama bagi daerah penyanggah seperti Depok, Bekasi, Tanggerang. Juga di wilayah besar, seperti Medan, Surabaya, Batam, dan ini menjadi rekomendasi buat penetapan yang mereka putuskan di tingkat wilayahnya masing-masing,” kata Dedi kepada KBR68H, Kamis (31/10).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyatakan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi yang akan ditetapkan besok tidak akan berbeda jauh dari besaran Kebutuhan Hidup Layak KHL yang telah ditetapkan. Sebelumnya Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan KHL sekitar Rp 2,3 juta. Kata dia, besaran kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen dari KHL yang telah ditentukan. Ahok menegaskan, pihaknya tidak mungkin menaikkan UMP sebesar Rp 3,7 juta seperti yang diminta buruh.

"Ya kalau dibilang kebutuhan pasti berapa tinggal di Jakarta? Saya bilang 4 juta. Masalahnya kitakan harus hitung anda mau PHK berapa orang, kasihankan kalau semuanya di PHK. Apakah yang demo ini sudah mewakili semua buruh? kasihankan kalau semua di PHK. Kalau buruh ditanya anda mau naik Rp 3,7 juta dipecat atau ikut KHL, saya kira rata-rata ikut KHL. Buktinya tahun kemarin kita tunda buruh juga banyak yang terima KHL," Kata Basuki di Gedung Balaikota.

Hari ini Dewan Pengupahan DKI Jakarta bakal memutuskan besaran UMP setelah kemarin sempat tertunda karena tidak hadirnya perwakilan buruh. Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan Kebutuhan Hidup Layak hampir Rp 2,3 juta dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Namun, penetapan KHL ini ditentang para buruh. Para buruh menilai KHL tersebut tidak realistis mengingat tingginya inflasi yang diantaranya disebabkan penaikkan harga BBM dan listrik tahun ini.

Link http://portalkbr.com/berita/nasional...0151_4202.html


APINDO: Tuntutan KHL Tak Wajar

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai tuntutan 84 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak wajar.

Ketua bidang Advokasi dan Kebijakan Publik APINDO, Anthony Hilman mengatakan, 60 komponen KHL yang menjadi acuan penetapan UMP masih bisa digunakan dalam penetapan upah 2014. Hilman meminta buruh bersedia ke meja perundingan dengan perwakilan pengusaha dan pemerintah untuk membahas dan menyepakati KHL dan UMP tahun depan.

"Hasil surveynya ternyata cuma menambah 4 komponen, 50. Tapi karena ada tekanan dari teman Serikat Buruh untuk menuntut lebih banyak pada waktu itu. Kemudian menteri menambahkan dari 50 menjadi 60 komponen. Itulah yang ditetapkan pada tahun 2012. Ini, kan, baru berjalan satu tahun. Apakah dalam satu tahun itu tiba-tiba dia melonjak menjadi 84 komponen. Ini, kan, tidak bisa disuarakan di jalan. Harus kita duduk lagi, kita lakukan survey lagi secara nasional kalau memang harus dilakukan seperti itu. Nah setelah dijadikan ketetapan barulah kemudian kita perjuangkan di Dewan Pengupahan untuk menetapkan upah minimum sesuai keinginan yang seperti itu," terang Hilman dalam program Sarapan Pagi KBR68H, Kamis (31/10).

Jelang pengesahan upah minimum 2014, hari ini dan besok ribuan buruh berunjuk rasa menuntut penetapan UMP. Mereka menuntut upah minimum buruh naik menjadi Rp 3,7 juta per bulan.

Buruh juga mendesak agar penetapan UMP tahun depan mengacu pada 84 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Komponen ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 60 komponen KHL.

Link http://www.portalkbr.com/berita/nasi...1276_4202.html

Kita tunggu besok saja hasilnya, Gan? Rp 3,7 juta sesuai tuntutan buruh, atau Rp 2,3 juta, atau Rp.......???


Damai Indonesia