Baru saja kita dikagetkan dengan laporan Bank Dunia tentang kemudahan berusaha dan daya saing kita di antara negara-negara di dunia. Ternyata kondisinya tidak banyak berubah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kemudahan berusaha di Indonesia begitu rendahnya, demikian pula dengan daya saing kita.

Di tengah ketatnya persaingan untuk mendapatkan modal dan menarik investor, laporan Bank Dunia tersebut memberikan sinyal yang buruk bagi kita. Indonesia kalah bersahabat dibandingkan negara-negara di ASEAN sekali pun, untuk menjadi tempat berusaha.

Padahal baru saja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar menyampaikan bahwa jumlah investasi di Kuartal III mencoba rekor baru. Investasi yang ditanamkan pada periode itu melewati angka Rp 100 triliun. Artinya, kalau kemudahan usaha itu ada, maka jumlah investasi yang masuk ke Indonesia akan lebih besar lagi dari itu. Semakin besar investasi masuk, maka kesempatan orang Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin besar.

Berulangkali kita memang mendengar besarnya minat orang untuk berinvestasi di Indonesia. Besarnya jumlah kelas menengah di Indonesia dan kelompok itu akan terus bertambah hingga tahun 2030, membuat prospek berusaha di Indonesia dinilai sangatlah menjanjikan.

Namun kita tahu bahwa potensi yang besar itu tidak pernah kita sungguh-sungguh optimalkan. Kita tidak pernah berupaya untuk memenuhi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi agar potensi besar yang kita benar-benar bisa terwujud.

Prasyarat yang diperlukan itu antara lain ketersediaan infrastruktur. Bukan hanya jalan yang dituntut untuk ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga pelabuhan, bandar udara, dan ketersediaan energi. Bagaimana orang mau menanamkan modalnya di Indonesia, kalau listrik di Sumatera setiap hari harus padam sekitar empat jam. Itu sudah berlangsung lebih dari tiga bulan ini.

Belum lagi soal mentalitas birokrasi dalam melayani para pengusaha untuk mengurus perizinan. Kebiasaan untuk mempersulit semua urusan tetap saja tidak berubah. Tanpa ada uang pelicin, segala persoalan menjadi serba berbelit-belit.

Kalau kita menyampaikan semua persoaln itu, selalu yang pertama muncul adalah penyangkalan. Pemerintah selalu menolak kalau dikatakan bahwa memulai usaha di Indonesia itu sulit. Selalu yang diucapkan bahwa semuanya sudah diperbaiki dan kita terbuka kepada masuknya modal.

Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa memulai usaha di Indonesia itu memang sulit. Kita kalah dibandingkan dengan negara-negara lain di dalam memberikan pelayanan untuk menarik investasi. Begitu banyaknya aturan dan biaya yang harus dikeluarkan membuat daya saing kita juga kalah dibandingkan negara-negara lain.

Bank Dunia mencoba menghibur kita bahwa Indonesia akan bisa memperbaiki peringkatnya. Namun itu tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus ada kesungguhan untuk melakukan itu. Kita perlu melakukan perubahan sikap yang radikal apabila memang ingin menarik modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Termasuk di dalam mengajak para buruh untuk tidak memaksakan kehendak mereka. Bayangkan empat hari sudah mereka melakukan unjuk rasa dan selama itu pula mereka tidak bekerja. Bagaimana kita akan meningkatkan kesejahteraan umum, apabila kegiatan ekonomi tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh.

Bayangkan, berapa besar potensi ekonomi yang harus hilang ketika para buruh terus menerus berdemonstrasi. Aksi mereka yang memacetkan jalan-jalan di banyak kota, membuat warga kehilangan kesempatan berusaha. Semua orang terganggu agendanya, hanya karena para buruh ingin memuaskan keinginannya untuk berekspresi.

Tidakkah ada cara lain dalam melakukan aksi unjuk rasa yang tidak merugikan orang lain? Dengan cara-cara yang tidak simpatik, apalagi dengan melakukan sweeping, para buruh bukan mendapatkan simpati dari masyarakat, tetapi justru kekesalan.

Aneh pemerintah sendiri tidak menganggap semua itu sebagai sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Pemerintah cenderung membiarkan dengan atas nama kebebasan berekspresi. Padahal ada sebuah potret kecil yang terjadi di kawasan Bekasi hari Kamis, di mana investor Jepang yang sudah jauh-jauh datang dari negaranya untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan industri, terpaksa membatalkan acaranya karena ada demo buruh.

Pemerintah seharusnya tidak lepas tangan seperti sekarang. Pemerintah seharusnya memberikan edukasi dan pemahaman yang benar kepada para buruh itu. Permintaan mereka agar upah minimum provinsi di tahun depan dinaikkan 50 persen sungguh tidak masuk akal dan hanya akan membuat perekonomian kita mundur ke belakang.

Semakin lama hal ini dibiarkan mengambang tanpa kejelasan, maka itu akan membuat aksi para buruh semakin menjadi-jadi. Ketika kondisi ini berlangsung lama, maka jangan heran apabila indeks kemudahan berusaha dan daya saing kita akan semakin terpuruk.

Ketika kondisi itu terjadi maka yang dirugikan kita semua. Dalam persaingan global yang semakin ketat, kita seharusnya membangun kebersamaan. Bukan malah semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau terus seperti ini, kita menyia-nyiakan peluang emas yang kita sedang miliki yakni perhatian dunia kepada Indonesia yang memiliki prospek yang sangat baik. Kita seharusnya bisa merealisasikan potensi yang kita miliki ini menjadi sesuatu yang bisa menyejahterakan seluruh rakyat.