Tepat 105 tahun lamanya para pendiri bangsa menitipkan pada generasi penerus bangsa akan nilai-nilai kebangkitan nasional. Yaitu, semangat persatuan dan kesatuan, kemandirian, dan persaudaraan sebagai suatu bangsa.

Tentu disadari bersama, nilai-nilai kebangkitan nasional di era kekinian mengalami kemunduran total. Anak bangsa mengalami gagap, bingung, terombang-ambing akan tujuan berbangsa dan bernegara. Padahal cita-cita proklamasi sudah secara jelas dan gamblang menyiratkan bahwa tujuan Indonesia merdeka adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Pertanyaan bagi kita semua, mengapa seiring berjalannya waktu dan derasnya arus informasi nilai-nilai tersebut tidak lagi dijadikan “bintang penuntun”? Pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran kritis yang tajam tentu dilahirkan dari sebuah sistem pendidikan yang tepat.

Di tengah desakan arus liberalisme, yang telah menggurita hampir di setiap sendi-sendi bangsa belakangan ini. Sistem pendidikan Indonesia ikut terkontaminasi sehingga sekarang lebih condong bernuansa kapitalistis. Pendidikan telah menjadi korban kebrutalan pasar bebas sehingga tak semua kalangan mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama, hingga mendesakan sebuah pernyataan “Orang miskin dilarang sekolah!”

Pendidikan adalah sektor penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu kemudahan akses pendidikan bagi seluruh elemen rakyat harus dilaksanakan. Namun, kenyataan objektif di lapangan, komersialisasi sektor pendidikan justru semakin nyata.

Karena komersialisasi pendidikan, tujuan pendidikan menjadi bias dan lepas dari makna hakikinya, yaitu memerdekakan umat manusia dan meniadakan penidasan manusia atas manusia lainnya. Pendidikan yang tidak memperhatikan keadilan peluang dan akses kesempatan terhadap sumber-sumber ekonomi akan melahirkan “sapi perahan” yang siap dihisap oleh para tuan pemilik modal.

Hal tersebut diperkokoh dengan paradigma pendidikan yang bergeser cita-citanya menjadi sekedar syarat memperoleh pekerjaan saja. Pokok permasalahannya, bagaimana pendidikan dapat mengubah paradigma tersebut menuju nilai-nilai luhur yang telah ditancapkan para pendiri bangsa.

Salah satunya adalah watak berdikari dan menjunjung tinggi upaya memanusiakan manusia. Tanpa pendidikan rakyat yang serius, kekayaan Indonesia hanya akan menjadi sasaran eksploitasi korporasi-korporasi global dan rakyat hanya akan menjadi kuli korporasi-korporasi global.

Untuk mengamputasi segala bentuk agenda dan program liberalisasi yang dapat mendegradasi nilai kebangkitan nasional harus ada komitmen kuat dari para pengurus rakyat. Indonesia harus memiliki sistem pendidikan yang mengacu kepada cita-cita Indonesia sendiri.

Indonesia memiliki cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan, batang tubuh serta penjelasan UUD-1945. Dengan tanah yang subur dan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya, apabila rakyatnya mendapat pendidikan yang memadai untuk mengelola kekayaan alamnya.

Oleh karena itu Indonesia harus mengerahkan seluruh “fund & forces” nya untuk mendidik rakyatnya keseluruh penjuru dunia dengan biaya negara, agar menjadi manusia-manusia cerdas dan produktif.

Sejak dini, rakyat harus mendapat pendidikan mengelola perusahaan negara dan sumber daya alam untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”, bukan untuk kemakmuran orang perorang. Tokoh-tokoh agama dan kepercayaan (kepada Tuhan YME), juga didorong berperan aktif memberi pendidikan akhlak dan moral agar rakyat Indonesia tidak hidup rakus mementingkan diri sendiri.

Pemerintah harus mendukung pendidikan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Sebagai contoh, jika buah-buahan kita kurang baik, pemerintah jangan begitu saja mengimpor buah-buahan dari luar negeri. Pemerintah seharusnya mengirim petani buah-buahan kita ke negara manapun (dengan biaya negara) untuk belajar menanam buah-buahan yang baik, lalu terapkan ilmunya di Indonesia.

Jika garam kita kurang berkualitas, janganlah pemerintah begitu saja mengimpor garam atau mengundang investor asing untuk membuat pabrik garam di Indonesia. Kirimkan petani garam kita keluar negeri untuk belajar membuat garam yang berkualitas dan terapkan ilmunya di Indonesia.

Jika ada sumber daya alam yang belum bisa kita olah, pemerintah jangan begitu saja menyerahkannya kepada investor asing. Kirim putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari ilmu pengelolaan sumber daya alam tadi, lalu lakukan pengelolaan oleh bangsa sendiri.

Kurikulum atau materi pendidikan juga harus disesuaikan dengan tahap-tahap pencapaian cita-cita rakyat Indonesia. Pemerintah harus segera menyelenggarakan pendidikan gratis secara meluas kepada seluruh rakyat khususnya pekerja pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, nelayan, industri peralatan, industri kapal ikan, industri bibit, industri pupuk, pertambangan, industri hutan dan lain sebagainya.

Selenggarakan pendidikan yang membuat rakyat menjadi cerdas untuk mengelola tanah airnya dengan tangannya sendiri. Dengan prinsip kemandirian tersebut bukan tidak mungkin negara Indonesia yang elok ini akan benar-benar bangkit dan meraih kemerdekaan sejati.

oleh: Galih Andreanto
selengkapnya dalam http://www.fokal.info/fokal/2013/05/...-memerdekakan/