Untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berencana akan menghapus tenaga kerja outsourcing yang dinilai merugikan tenaga pekerja. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi F DPRA yang membidangi ketenagakerjaan, Fuadi Sulaiman, Rabu (30/10) di ruang kerjanya. "Outsourcing dalam Rancangan Qanun (Raqan) Ketenagakerjaan akan kita hapus," katanya. Rencana melindungi tenaga kerja di Aceh tidak hanya yang bekerja di dalam Negeri, akan tetapi dalam Raqan tersebut juga akan melindungi tenaga kerja yang ada di luar negeri. Hal ini merujuk dalam Undang-undang Pemerintah (DPRA) pasal 174 dan 175 mengamanahkan untuk melindungi tenaga kerja di luar Aceh dan Indonesia. "Dalam Raqan itu kita juga mengatur tentang tenaga asing, boleh direkrut bila tidak ada tenaganya di Aceh dan sifatnya sementara, yaitu konsepnya alih teknologi," ujarnya. Sementara itu mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP), Fuadi Sulaiaman menegaskan akan mengikuti survei yang dilakukan oleh tim Dewan Pengupahan Aceh (DPA). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Aceh telah ditetapkan UMP-nya sebesar Rp 1.888.683. "Minimum kita coba tawarkan nanti Rp 1,8 sampai 2 juta, kalau terlalu mahal kan kasihan juga pengusaha, juga sebaliknya," imbuhnya. Terkait jadwal pengesahannya, Fuadi Sulaiman optimis akan bisa menyelesaikan Raqan Ketenagakerjaan tersebut. Katanya, saat ini Komisi F telah membahasnya pasal-perpasal dengan melibatkan sejumlah stakeholder yang yang ada di Aceh.