Padang, Padek—Sebanyak 11 men­­teri dan 12 gubernur mend­u­kung program kemandirian pangan lima ko­moditas strategis: beras, ja­gung, ke­delai, daging sapi dan gula. Karena itu, Presiden Susilo Bam­­bang Yudho­yono memin­ta pe­me­­­rin­t­ah kota dan ka­bupaten me­lak­sa­nakan empat ren­cana aksi yang dapat menopang ke­tahanan pa­ngan di daerah.

Adapun empat rencana aksi ketahanan pangan itu, menggandeng dunia usaha untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menyinergikan kegiatan pemerintah pusat dan daerah, dukungan pendanaan dari pemerintah daerah serta dibentuknya gugus kendali yang mengawasi kelancaran program swasembada pangan yang telah dicanangkan.

“Menteri Pertanian (Suswono) mengajukan usulan ke saya agar mau membuka peringatan Hari Pangan Sedunia di Sumatera Barat. Saat bersamaan, Menteri PU (Joko Kirmanto) juga mengusulkan meresmikan Jembatan Kelok Sembilan. Lalu, ada surat dari gubernur Sumbar (Irwan Prayitno). Daripada saya hanya menghadiri acara seremonial semata, maka saya anjurkan agar di Sumbar dilaksanakan rapat kabinet terbatas soal ketahanan pangan,” ungkap Presiden kepada wartawan saat konferensi pers di Istana Bung Hatta Bukittinggi, kemarin.

Dalam rakor terbatas Kabinet Indonesia Bersatu dan kepala daerah, seluruh pemda diminta meningkatkan produktivitas gula, beras, jagung, kedelai dan daging sapi dan produk turunannya. Untuk itu, pemerintah daerah harus memiliki rencana aksi.

”Tahun 2007 lalu, pemerintah telah mencanangkan surplus beras. Kendati terealisasi, namun konsumsi beras masyarakat naik sehingga menghambat program swasembada. Tahun 1980, Indonesia pernah swasembada beras. Ada sejumlah langkah yang bisa menghambat swasembada, yakni perubahan iklim, gejolak pasar internasional serta kebijakan negara eksportir yang tidak bisa ditebak. Untuk mengantisipasi itu, Indonesia perlu memiliki stok. “Masyarakat yang termasuk dalam kelompok ekonomi atas, terus bertambah. Ini tentu saja mempengaruhi stok pangan,” ujarnya.

Untuk mendorong percepatan program swsembada pangan, perlu dukungan infastruktur. Perkembangan proyek infrastruktur hingga kini telah mencapai 737,9 triliun.

”Jika ada terbentur masalah, mari kita carikan solusinya. Program swasembada telah terlihat hasilnya. Namun, jika kita terpaku terhadap hasil yang ada saat ini, kemandirian pangan tidak tercapai,” ujarnya.

Dengan adanya MoU antara dunia usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dunia usaha bisa berinvestasi mengembangkan produksi pertanian. “Jika stok pangan mencukupi, harga pangan akan stabil. Bila harga pangan tidak stabil, maka ini akan berdampak terhadap masyarakat banyak. Jika terjadi kekurangan pangan, tidak mesti solusinya diimpor. “Kita harus menambahkan program- program khusus sehingga kita tidak tergantung terhadap barang impor,” ujarnya.

Dengan MoU itu, SBY menargetkan tahun 2014 mendatang, kebutuhan beras mencapai 33 juta ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan beras tahun depan mencapai 41 juta ton. Terdapat gap (ketimpangan) sebanyak 8 ribu ton. Indonesia hanya surplus beras 8 juta ton. Padahal, sasaran tahun depan surplus 10 juta ton. “Kolaborasi dunia usaha dan pemerintah sangat dibutuhkan agar produksi beras 10 juta ton tercapai,” ujarnya.

Kebutuhan kedelai diperkirakan 1.899 juta ton atau kurang dari 2 juta ton. Sedangkan produksi kedelai tahun lalu hanya 900 ribu ton. Terdapat kekurangan 1 juta ton.

Untuk jagung relatif baik. Kebutuhan jagung 14,26 juta ton tahun depan. Sedangkan perkiraan produksi 19 juta ton. Ditargetkan tahun depan produksi jagung 20 juta ton. Untuk gula, kebutuhan 2,7 juta ton, produksi 2,8 juta ton dan targetnya 3,1 juta ton. Untuk daging sapi, kebutuhan 575.880 ton daging sapi dan produksi 443.022 ton. Masih kurang 130 ribu ton.

”Kita targetkan tahun depan produksi daging sapi 462 ribu ton. Ini berpulang pada kemauan dan kerja keras,” tuturnya.

Rencana aksi lainnya menyiapkan pendanaan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta semua pihak mendukung penguatan swasembada pangan. Bila stok cukup, harga pangan tidak akan memberatkan masyarakat. “Rencana aksi tadi jangan hanya di atas kertas, tapi harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Jamin Kedaulatan Pangan

Sementara itu, terkait ketahanan pangan, Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai eksistensi Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak sesuai lagi dengan tujuan awal, yakni memberikan jaminan kedaulatan pangan di tanah air. Bulog terkesan lebih memikirkan keuntungan, bukan lagi stabilitator penyangga pangan terhadap sembako.

”Harusnya Bulog itu diganti dengan lembaga pangan yang berpihak kepada petani kecil, bukan memikirkan keuntungan,” ujar Ketua Departemen Politik dan Hukum DPP SPI, Agus Ruliansyah saat dihubungi Padang Ekspres, kemarin.

Diakuinya, pendirian Bulog berdasarkan hasil kesepakatan dengan International Moneter Federation (IMF). Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah dinilai tidak lagi propetani, namun lebih kepada perusahaan pertanian.

Rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dinilai semakin membuka peluang spekulan bermain meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini justru akan membuat petani terpukul dan membuat lahan pertanian menyusut. Upaya pemerintah dalam pemberian lahan seluas 9,2 ha kepada petani pada 2006 lalu, dianggap gagal. Realitasnya, pemanfaatan lahan oleh petani hanya 0,3 ha.

Data BPS 2013 telah mengisyaratkan jika pemerintah tak mampu mendorong penambahan lahan pertanian. Kini, lahan pertanian hanya tinggal 26 juta ha. Menurun tajam dibandingkan tahun 2003 yang mencapai 31 ha.

”Artinya rata-rata penurunan sekitar 100 ribu ha per tahun. Rumah tangga petani juga berkurang rata-rata 500 ribu setiap tahun. Jadi, pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan,” sebutnya.

Dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, seharusnya pemerintah menyediakan pupuk murah, sarana dan teknologi, dan meningkatkan HPP. “Kini, faktanya justru sebaliknya,” kritiknya. (ayu/rdo/adi/zul)