JAKARTA, KOMPAS.com- Minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga akhir Oktober ini mendapat kritikan keras dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C (keuangan) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husin Alaydrus, mempertanyakan penyerapan yang bahkan belum juga mencapai 50 persen.

"Masa sudah mau November begini masih kurang dari setengah penyerapan? Apa saja yang sudah dikerjakan? Jangan-jangan baru buat bayar gaji, tunjangan sama TALI (Telepon Air Listrik dan Internet)," ujar politisi Demokrat ini, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Menurut Alaydrus, penyerapan rendah ini sangat tidak wajar. Ia meminta ada evaluasi yang jelas dari Gubernur DKI kepada anak buahnya. Alaydrus menilai tidak mungkin penyerapan pada Desember mendatang mencapai 90 persen atau lebih.

"Gubernur Jokowi bilang maunya 97 persen, tapi kalau melihat seperti sekarang ya tidak mungkin, memangnya Bandung Bondowoso. Saya bisa pastikan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pasti besar," ujarnya mengutip cerita legenda Bandung Bondowoso yang mampu membuat Candi Prambanan dalan satu malam saja.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengumpulkan seluruh perangkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013. Hingga kemarin, penyerapan anggaran hanya mencapai angka 42,42 persen dari total APBD 2013 senilai RP 50 triliun lebih.

"Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, yakni 59,18 persen. Artinya tertinggal sekitar 13,76 persen," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, SKPD besar seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Gedung Pemda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kelautan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas dengan penyerapan yang rendah.

Ia meminta seluruh SKPD bersinergi menggunakan sisa waktu dua bulan ini agar percepatan penyerapan anggaran dapat dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan yang baru dianggarkan dalam APBD-Perubahan 2013, Jokowi minta agar seluruh SKPD segera melakukan proses pelelangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, Dinas Kebersihan adalah SKPD yang penyerapannya bagus. "Dinas Kebersihan sudah diatas 60 persen," ujarnya.

Endang juga mempertanyakan Kemendagri karena cukup lama mengoreksi APBD Perubahan 2013. Selain itu, dalam proses lelang juga ada sanggah-sanggah dari peserta lelang yang tidak menang.

Akhirnya pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Meski sekarang belum sampai 50 persen, Endang mengaku cukup optimis penyerapan di akhir tahun mencapai 90 persen lebih. "Semua pemenang lelang masih bekerja, mereka baru menagih ketika pekerjaan selesai, jadi setelah dibayar, baru anggaran tercatat sebagai penyerapan," jelasnya.