Skalanews - Guru honorer di Kabupaten Pamekasan, Madura, menagih janji Bupati, Ahmad Syafi'i, yang dilontarkan saat kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Pamekasan.

Saat itu Ahmad berjanji akan rutin memberikan honor tiap bulan kepada para guru honor, yang besarnya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR), yakni sebesar Rp 900 ribu.

Tapi hingga jabatannya berjalan satu semester, janji bupati yang diusung Partai Demokrat itu belum juga terealisasi. Belakangan sang bupati malah mengatakan tidak bisa merealisasikan janji politiknya itu.

Tiap kali ditanya wartawan, si bupati selalu berdalih anggaran yang berjalan saat ini merupakan merupakan realisasi dari APBD 2012 yang dicanangkan bupati sebelumnya. "Jadi saya belum bisa memenuhi janji kepada guru honorer," kata Syafi'i, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/10).

Namun alasan itu tak bisa diterima sejumlah guru honor.

Solikin, salah satu guru honor yang mengajar di SD di Kecamatan Pademawu, bertekad akan tetap menagih janji Bupati Ahmad Syafi'i meskipun belum terealisasi tahun ini. "Kami tetap berharap bupati merealisasi janjinya di anggaran tahun depan," ujarnya, saat ditemui Skalanews, Senin (28/10).

Lantaran saat kampanye Pilkada Pamekasan di awal 2013 lalu, di brosur pasangan tim sukses Ahmad Syafi'i -Khalil Asyari (ASRI) tercantum salah satu janji politik mereka untuk guru honor.

"Yang akan memberi honor setara UMR kepada seluruh guru honorer di Kabupaten Pamekasan," bebernya, sambil menyodorkan brosur berwarna hijau yang bertuliskan janji-janji politik pasangan ASRI.

Padahal tujuh program aksi yang dicanangkan si bupati merupakan program utama dan janji politik yang bersangkutan.

Ketujuh program itu yakni, pertama, pemberian honor kepada GTT sebesar Rp 900 ribu/bulan. Dengan dana sharing sebesar 50 persen antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Pemerintah Provinsi Jatim. Pemberian upah itu akan diberlakukan bagi semua guru non-PNS dari berbagai tingkatan. Mulai TK hingga SMA.

Kedua, mengalokasikan dana Rp300 juta per desa per tahun untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia. Ketiga, janji menyediakan dana talangan minimal Rp2 miliar per tahun untuk menjamin stabilisasi harga tembakau dan garam petani, sehingga dengan cara seperti itu, harga garam dan tembakau Pamekasan akan tetap terjamin.

Keempat, janji menyediakan dana minimal Rp10 miliar per tahun untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih melalui pengadaan mobil tangki dan pompa-pompa air di desa-desa yang rawan krisis air bersih.

Kelima, janji mengalokasikan dana Rp25 juta per desa pertahun untuk pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan dan pengembangan koperasi syariah. Keenam, meningkatkan alokasi dana bantuan operasional untuk masjid dan mushalla dan pondok pesantren sebesar dua kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya.

Ketujuh adalah menyediakan dana minimal Rp20 miliar per tahun untuk menjamin ketersediaan dan bantuan pupuk organik, bantuan alat pertanian dan nelayan. "Ketujuh janji itu dikemas dengan tema program aksi pasangan ASRI bila terpilih jadi bupati-wabup," kata Solikin.

Diakuinya, saat ini seluruh warga Pamekasan masih menunggu realisasi 7 janji program aksi tersebut. "Semoga saja, seluruh janji pasangan ASRI itu direalisir anggaran tahun depan." (Anang Adriyanto/ mvw)

http://skalanews.com/berita/detail/1...pati-Pamekasan