Praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah terjadi di semua level birokrasi. Level birokrasi itu dimulai dari kelurahan (tingkat terendah eselon empat) hingga Sekretaris Daerah (tingkat tertinggi eselon satu).

Penetapan sejumlah Lurah dan Bendahara Kelurahan sebagai tersangka korupsi belakangan ini sebagai bukti bahwa telah terjadi penyelewengan anggaran yang luar biasa selama ini. Belum lagi penetapan tersangka di tingkat Kepala Suku Dinas wilayah kota administrasi.

"Sejak dulu dugaan koruspsi di lingkungan Pemprov DKI itu sudah mengakar. Ini akibat tingginya kewenangan dan tidak ada yang mengawasi. Pejabat sudah lebih tahu celah korupsi sehingga mereka tidak takut lagi memanipulasi penyerapan anggaran," ujar aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Wahab kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (26/10).

Abdullah mengapresiasi Kejaksaan Agung karena sudah mulai bergerak menangani kasus-kasus korupsi di Pemprov DKI walaupun masih dalam skala kecil. Kejaksaan baru berani mengungkap dan menangkap tersangka korupsi di tingkat level birokrasi terendah.

"Kejagung harus membuktikan, mereka juga mampu menjerat para koruptor kelas kakap di DKI. Kejaksaan sebaiknya fokus menyelidiki satuan unit kerja daerah yang mengelola anggaran yang cukup besar," ujarnya.

Satuan unit kerja pengelola anggaran terbesar, kata Abdullah, seperti Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp 13 triliun setiap tahun. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

"Bisa dibayangkan anggaran Disdik DKI itu lebih besar dari APBD Jawa Timur. Anggaran dinas PU lebih besar dari APBD Sumatera Utara. Uniknya, kejaksaan belum berani menyentuh unit itu," ungkap Abdullah.

Abdullah menilai, pola korupsi di birokrasi di lingkungan Pemprov DKI sudah terkonsolidasi. Artinya, dugaan koruspsi itu bergerak mulai dari level bawah hingga atas.

Menurut dia, korupsi itu dianggap sudah hal yang biasa sehingga pejabat terkait tak khawatir lagi melakukan penyelewengan anggaran negara. Bahkan, para pejabat menganggap APBD yang dikelolanya merupakan miliknya sehingga anggaran itu dibagi-bagi hanya kepada kelompok dan kroni-kronimya.

Anggaran Lurah itu setiap tahun Rp 4-5 miliar. Camat hingga Rp 10 miliar. Sementara dinas teknis antara Rp 1 triliun hingga Rp 13 triliun setiap tahun.

Untuk memberikan efek jera, sambung Abdullah, Kejagung bisa memfokuskan penyelidikan kasus korupsi di DKI. Kejagung bisa menempatkan penyidik terbaiknya di DKI untuk mengusut tuntas kasus korupsi besar yang telah lama menggurita.

"Luas wilayah DKI tidak bertambah. Anggaran setiap tahun bertambah. Bahkan tahun 2013 sebesar Rp 50 triliun lebih. Yang jadi masalah apa hasil dari anggaran sebesar itu untuk rakyat?" kata Abdullah.

KORUPSI NGGAK ADA HABISNYA