Penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 seharusnya tidak terjadi jika Kemendagri melakukan pekerjaannya untuk mempersiapkan pengumpulan Data Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4) sebagaimana diamanatkan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, mengatakan, Kemendagri menjamin DAK2 dan DP4 yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan acuan DPT Pemilu 2014 sangat akurat sehingga tak perlu diragukan, sebab pemerintah telah fokus membenahi DAK2 dan DP4 sejak tiga tahun terakhir (11/10/2012).

Bahkan Irman menjamin akurasi DAK2 dan DP4 yang diserahkan ke KPU. Apalagi bila sudah melakukan perekaman e-KTP. Jadi tidak mungkin lagi ada yang ganda, sehingga, akurasinya data yang diserahkan pemerintah ke KPU untuk DPT 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan DPT 2009.

Kini kisruh DPT Pemilu 2014 sedang terjadi, sebaiknya tanggung jawab Kemendagri dan KPU harus ditagih. Kalau demikian, apakah mereka masih layak dipertahankan?

“Kisruh DPT Pemilu 2014 bersumber dari ketidakberesan Mendagri mengurusi DP4. Apalagi seiring dilakukannya pembuatan e-ktp tiga tahun terakhir, seharusnya pemilih ganda tidak ada lagi,” sebut Ketua Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus.

Lanjut Hotland Sitorus, “Alasan yang tidak dapat diterima akal sehat, apabila terjadi kisruh DPT Pemilu 2014 dan ditemukannya data pemilih ganda Ini mengindikasikan bahwa perangkat teknologi (hardware/software) yang digunakan oleh Kemendagri dalam proses pendataan DP4 dan perekaman e-ktp tidak benar.”

“Dengan menghabiskan dana Rp. 5,9 triliun, seharusnya perangkat teknologi e-ktp telah memenuhi spesifikasi sistem terbaik. Apabila didukung database e-ktp yang terintegrasi, aplikasi pengolahan data kependudukan (sistem berbasis biometrik) serta sistem operasi server berkemampuan tinggi, tidak memungkinkan munculnya data ganda e-ktp,” tegas Hotland Sitorus.

“Demikian halnya dengan tidak validnya data pemilih yang diumumkan KPU menjunjukkan sistem IT yang digunakan KPU tidak dapat dipercaya dan harus di validasi. Data yang diperoleh dari Kemendagri yang dimasukkan ke sistem IT KPU, seharusnya dapat mengidentifikasi semua data yang telah dimasukkan dan apabila data dimasukkan kembali, maka sistem seharusnya menolaknya.” Ungkap Sekjen FATI, Janner Simarmata.

“Kalau demikian, legitimasi hasil Pemilu 2014 akan dipertanyakan. Oleh karena itu, FAIT pasti akan memantau DPT yang akan dikeluarkan KPU pada tanggal 4 Oktober 2014 nanti. DPT masih bermasalah dan ditemukan pemilih ganda, sebaiknya Mendagri mundur dan FAIT akan melaporkan seluruh komisioner KPU ke DKPP”, pungkas Janner Simarmata.