SERANG - Selain mengusut dugaan korupsi alat kesehatan (alkes), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperdalam laporan kasus penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemprov Banten 2011. Hingga kini, kasus bansos yang pernah dilaporkan secara resmi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2011 tersebut masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) lembaga antirasuah tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pendalaman dan penelahaan bansos Pemprov Banten masih dilakukan. “Itu (kasus bansos-red) masih diperdalam,” ujar Johan Budi, seperti diberitakan Radar Banten hari ini.

Menurut Johan, baik perkara alkes maupun bansos, sama sekali di luar kasus dugaan suap Pilkada Lebak yang mejerat Tb Chaeri Wardana alias Wawan. “Saya tegaskan dan perlu diketahui masyarakat, kasus alkes yang tengah ditangani bukan merupakan pengembangan dari kasus suap. Enggak ada hubungannya suap pilkada dengan alkes,” katanya.

Dikatakan, kasus alkes maupun bansos yang sudah masuk melalui pengaduan masyarakat ke KPK sejak lama. Namun, pihaknya tidak menampik bahwa ada sejumlah data tambahan yang diperoleh KPK saat penggeledahan rumah Wawan. “Jadi, masyarakat jangan beranggapan, jika kasus Wawan berkembang ke kasus lainnya. Kasus alkes merupakan laporan masyarakat, walau memang tidak menutup kemungkinan kita mendapat data tambahan itu (saat penggeledahan rumah Wawan-red),” ujarnya.

Meski demikian, lanjutnya, penyidik KPK tidak menutup kemungkinan bisa meningkatkan status kasus bansos Pemprov Banten ke tahapan penyelidikan. “Bisa saja, tapi waktunya kapan, aku belum tahu,” katanya.

Terkait kasus alkes Dinkes Kota Tangsel dan Banten, sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan. “Oh, belum ada tersangka,” jelasnya. (RB)